Dana Pendidikan Disimpan di Bank BUMN
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan Soritaon Siregar mengatakan, dana pengembangan pendidikan akan disimpan di deposito salah satu bank BUMN dengan bunga dibayar di muka. Pendapatan bunga deposito inilah yang akan digunakan sebagai dana beasiswa, sedangkan dana Rp 1 triliun tetap disimpan sebagai dana abadi.
Pada 2011 kami akan memperoleh tambahan dana abadi Rp 1 triliun lagi yang akan dialokasikan untuk dana pengembangan dan dana cadangan pendidikan masing-masing Rp 500 miliar.
-- Soritaon Siregar
”Pada 2011, kami akan memperoleh tambahan dana abadi sebesar Rp 1 triliun lagi. Kali ini dana tersebut akan dialokasikan untuk dana pengembangan pendidikan (endowment fund) dan dana cadangan pendidikan, masing-masing Rp 500 miliar. Dana cadangan pendidikan ini dialokasikan untuk kebutuhan darurat di daerah yang dilanda bencana alam,” ujar Soritaon.
Diberitakan sebelumnya, bunga dari dana abadi pendidikan sebesar Rp 1 triliun akan dipakai untuk beasiswa mahasiswa program S-2 dan S-3, serta dana penelitian. Adapun beasiswa untuk siswa pendidikan dasar dan menengah, serta mahasiswa S-1 sudah ada dana lain yang berbeda sumbernya.
Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan hal itu dalam jumpa pers, Kamis (30/12/2010) kemarin di Jakarta. Dana abadi beasiswa sebesar Rp 1 triliun tersebut berasal dari lonjakan penerimaan negara akibat kenaikan harga minyak mentah awal 2010.
Semula, dalam RAPBN ditetapkan Rp 2,4 triliun. Tetapi, dalam APBN jumlahnya menjadi Rp 1 triliun.
”Dana ini sudah bisa dicairkan. Tidak ada masalah. Komite Pendidikan sudah dibentuk segera setelah APBN Perubahan 2010,” kata Nuh.
sumber: http://edukasi.kompas.com/read/2010/12/31/16353365/Dana.Pendidikan.Disimpan.di.Bank.BUMN
Sabtu, 01 Januari 2011
DANA PENDIDIKAN
Yes... Dana Abadi Beasiswa S-2 dan S-3!
JAKARTA, KOMPAS.com - Bunga dari dana abadi pendidikan sebesar Rp 1 triliun akan dipakai untuk beasiswa mahasiswa program S-2 dan S-3, serta dana penelitian. Adapun beasiswa untuk siswa pendidikan dasar dan menengah, serta mahasiswa S-1 sudah ada dana lain yang berbeda sumbernya.
Dana ini sudah bisa dicairkan. Tidak ada masalah. Komite Pendidikan sudah dibentuk segera setelah APBN Perubahan 2010.
-- Mohammad Nuh
Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan hal itu dalam jumpa pers, Kamis (30/12/2010) kemarin di Jakarta. Dana abadi beasiswa sebesar Rp 1 triliun tersebut berasal dari lonjakan penerimaan negara akibat kenaikan harga minyak mentah awal 2010.
Semula, dalam RAPBN ditetapkan Rp 2,4 triliun. Tetapi, dalam APBN jumlahnya menjadi Rp 1 triliun.
”Dana ini sudah bisa dicairkan. Tidak ada masalah. Komite Pendidikan sudah dibentuk segera setelah APBN Perubahan 2010,” kata Nuh.
Komite Pendidikan yang dimaksud adalah lembaga intrapemerintah gabungan antardepartemen yang mengelola dana pendidikan. Komite Pendidikan yang dibentuk Agustus 2010 itu dipimpin Wakil Presiden Boediono. Komite Pendidikan bertugas merumuskan kebijakan pendanaan pendidikan.
”Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat sebagai pelaksananya. Komite ini berbeda dari Dewan Pendidikan,” kata Nuh. (LUK/OIN)
sumber: http://edukasi.kompas.com/read/2010/12/31/15242353/Yes....Dana.Abadi.Beasiswa.S.2.dan.S.3..
JAKARTA, KOMPAS.com - Bunga dari dana abadi pendidikan sebesar Rp 1 triliun akan dipakai untuk beasiswa mahasiswa program S-2 dan S-3, serta dana penelitian. Adapun beasiswa untuk siswa pendidikan dasar dan menengah, serta mahasiswa S-1 sudah ada dana lain yang berbeda sumbernya.
Dana ini sudah bisa dicairkan. Tidak ada masalah. Komite Pendidikan sudah dibentuk segera setelah APBN Perubahan 2010.
-- Mohammad Nuh
Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan hal itu dalam jumpa pers, Kamis (30/12/2010) kemarin di Jakarta. Dana abadi beasiswa sebesar Rp 1 triliun tersebut berasal dari lonjakan penerimaan negara akibat kenaikan harga minyak mentah awal 2010.
Semula, dalam RAPBN ditetapkan Rp 2,4 triliun. Tetapi, dalam APBN jumlahnya menjadi Rp 1 triliun.
”Dana ini sudah bisa dicairkan. Tidak ada masalah. Komite Pendidikan sudah dibentuk segera setelah APBN Perubahan 2010,” kata Nuh.
Komite Pendidikan yang dimaksud adalah lembaga intrapemerintah gabungan antardepartemen yang mengelola dana pendidikan. Komite Pendidikan yang dibentuk Agustus 2010 itu dipimpin Wakil Presiden Boediono. Komite Pendidikan bertugas merumuskan kebijakan pendanaan pendidikan.
”Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat sebagai pelaksananya. Komite ini berbeda dari Dewan Pendidikan,” kata Nuh. (LUK/OIN)
sumber: http://edukasi.kompas.com/read/2010/12/31/15242353/Yes....Dana.Abadi.Beasiswa.S.2.dan.S.3..
Nilai Murni UN Syarat Siswa Daftar Sekolah
YOGYAKARTA, KOMPAS - Nilai murni ujian nasional akan tetap digunakan sebagai syarat mendaftar sekolah di DIY. Ketetapan ini didasarkan pada keyakinan nilai ujian nasional lebih obyektif daripada nilai rapor maupun nilai ujian yang dilakukan setiap sekolah.
Kepala Perencanaan dan Standardisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY Baskara Aji mengatakan, hasil ujian nasional (UN) ditetapkan sebagai syarat mendaftar di SD, SMP, dan SMA di seluruh DIY. ”Nilai UN cukup obyek- tif. Soal dan standar penilaian sama untuk tiap sekolah. Se- dangkan standar nilai rapor dan ujian sekolah bisa berbeda-beda untuk masing-masing sekolah,” katanya di Yogyakarta, Selasa (28/12).
Hasil UN juga dinilai efek- tif karena telah dapat me- nunjukkan kemampuan akademis pelajar secara umum. Di samping itu, penggunaan UN sebagai syarat mendaftar sekolah masih dapat diterima masyarakat DIY.
Menurut Baskara, nilai UN juga dipertimbangkan sebagai salah satu syarat mendaftar ke perguruan tinggi. ”Hal ini akan dibahas bersama perguruan tinggi,” tuturnya.
Berbeda dengan sekolah umum, pendaftaran masuk SMK dan rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) akan menggunakan tes bakat dan minat. Hal ini karena dibutuhkan kompetensi khusus di dua sekolah tersebut.
Tunggu perubahan
Baskara mengemukakan, diperkirakan terdapat beberapa perubahan dalam pelaksanaan UN pada tahun ajaran ini. Di antara kemungkinan itu adalah penggabungan nilai ujian sekolah, nilai rapor, dan UN sebagai syarat kelulusan serta tidak adanya UN ulangan seperti tahun sebelumnya.
Akan tetapi, kepastian mengenai perubahan itu belum diperoleh karena pedoman operasional standar (POS) belum diperoleh. ”Masih banyak ketidakpastian soal UN tahun ini, termasuk soal standar kelulusan. Untuk mengantisipasinya, sekolah-sekolah sudah kami imbau untuk mempersiapkan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Secara terpisah, Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Provinsi DIY Timbul Mulyono mengatakan, sekolah-sekolah sangat menantikan kepastian perubahan pelaksanaan UN tersebut. Sejauh ini, sekolah mempersiapkan UN dengan memberi tambahan pelajaran dan uji coba (try out).
Kepala Seksi Supervisi dan Evaluasi Bidang Madrasah dan Pendidikan Dasar Kementerian Agama DIY Akhmad Subkhi menuturkan, ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) Pelajaran Agama Islam yang tahun ini diberlakukan serentak di seluruh DIY akan dilaksanakan mengikuti jadwal UN. ”UASBN Agama Islam sudah pasti akan dilaksanakan setelah UN dan UASBN SD,” katanya.
Untuk tahun ajaran ini, UASBN agama hanya diberlakukan untuk Pendidikan Agama Islam. Menurut Akhmad, hal ini bukan sebagai bentuk diskriminasi pada pelajar beragama lain. ”Ke depan, UASBN akan diberlakukan untuk semua agama. Tahun ini baru Agama Islam karena pusat belum siap untuk UASBN seluruh agama,” katanya.
Menurut Akhmad, pemberlakuan UASBN agama dimaksudkan agar pelajar lebih memberi perhatian pada Pendidikan Agama Islam. UASBN Pendidikan Agama Islam telah diujikan di 33 provinsi di Indonesia. Di DIY, UASBN Pendidkan Agama Islam telah dilaksanakan di Bantul pada tahun ajaran 2009/2010. (IRE)
sumber: http://edukasi.kompas.com/read/2010/12/29/02464757/Nilai.Murni.UN.Syarat.Siswa.Daftar.Sekolah
Kepala Perencanaan dan Standardisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY Baskara Aji mengatakan, hasil ujian nasional (UN) ditetapkan sebagai syarat mendaftar di SD, SMP, dan SMA di seluruh DIY. ”Nilai UN cukup obyek- tif. Soal dan standar penilaian sama untuk tiap sekolah. Se- dangkan standar nilai rapor dan ujian sekolah bisa berbeda-beda untuk masing-masing sekolah,” katanya di Yogyakarta, Selasa (28/12).
Hasil UN juga dinilai efek- tif karena telah dapat me- nunjukkan kemampuan akademis pelajar secara umum. Di samping itu, penggunaan UN sebagai syarat mendaftar sekolah masih dapat diterima masyarakat DIY.
Menurut Baskara, nilai UN juga dipertimbangkan sebagai salah satu syarat mendaftar ke perguruan tinggi. ”Hal ini akan dibahas bersama perguruan tinggi,” tuturnya.
Berbeda dengan sekolah umum, pendaftaran masuk SMK dan rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) akan menggunakan tes bakat dan minat. Hal ini karena dibutuhkan kompetensi khusus di dua sekolah tersebut.
Tunggu perubahan
Baskara mengemukakan, diperkirakan terdapat beberapa perubahan dalam pelaksanaan UN pada tahun ajaran ini. Di antara kemungkinan itu adalah penggabungan nilai ujian sekolah, nilai rapor, dan UN sebagai syarat kelulusan serta tidak adanya UN ulangan seperti tahun sebelumnya.
Akan tetapi, kepastian mengenai perubahan itu belum diperoleh karena pedoman operasional standar (POS) belum diperoleh. ”Masih banyak ketidakpastian soal UN tahun ini, termasuk soal standar kelulusan. Untuk mengantisipasinya, sekolah-sekolah sudah kami imbau untuk mempersiapkan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Secara terpisah, Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Provinsi DIY Timbul Mulyono mengatakan, sekolah-sekolah sangat menantikan kepastian perubahan pelaksanaan UN tersebut. Sejauh ini, sekolah mempersiapkan UN dengan memberi tambahan pelajaran dan uji coba (try out).
Kepala Seksi Supervisi dan Evaluasi Bidang Madrasah dan Pendidikan Dasar Kementerian Agama DIY Akhmad Subkhi menuturkan, ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) Pelajaran Agama Islam yang tahun ini diberlakukan serentak di seluruh DIY akan dilaksanakan mengikuti jadwal UN. ”UASBN Agama Islam sudah pasti akan dilaksanakan setelah UN dan UASBN SD,” katanya.
Untuk tahun ajaran ini, UASBN agama hanya diberlakukan untuk Pendidikan Agama Islam. Menurut Akhmad, hal ini bukan sebagai bentuk diskriminasi pada pelajar beragama lain. ”Ke depan, UASBN akan diberlakukan untuk semua agama. Tahun ini baru Agama Islam karena pusat belum siap untuk UASBN seluruh agama,” katanya.
Menurut Akhmad, pemberlakuan UASBN agama dimaksudkan agar pelajar lebih memberi perhatian pada Pendidikan Agama Islam. UASBN Pendidikan Agama Islam telah diujikan di 33 provinsi di Indonesia. Di DIY, UASBN Pendidkan Agama Islam telah dilaksanakan di Bantul pada tahun ajaran 2009/2010. (IRE)
sumber: http://edukasi.kompas.com/read/2010/12/29/02464757/Nilai.Murni.UN.Syarat.Siswa.Daftar.Sekolah
Sabtu, 25 Desember 2010
Orang AS Kaget Setelah Mengenal Islam
LAMONGAN, KOMPAS.com - Elaine Robinson, seorang guru dari Lewis and Clark Middle School, Tuska, Oklahoma, AS menyatakan prihatin kenapa selama ini terjadi prejudice (prasangka buruk) terhadap Islam di masyarakat barat. Padahal yang didapatkannya ketika mengikuti Program Kerjasama Lembaga Pendidikan Darul Ulum Medali, Sugio, Kabupaten Lamongan dengan East West Center Hawaii, Amerika Serikat, dia mendapatkan kesan tentang Islam jauh dari segala prasangka buruk.
Sejak 28 Juli hingga 3 Agustus tiga warga Amerika Serikat yakni Elaine Robinson, Grace Chao, keduanya guru dari Charter School, Hilo, Hawaii dan Namji Steinemann, Direktur Asia Pacific Ed, East West Center, mengamati secara langsung kehidupan di pesantren.
"Saya sedikit sekali mengenal Indonesia dan sedikit sekali mengenal Islam. Murid-murid saya ketika saya tanya tentang Indonesia ada di mana, mereka tidak tahu. Banyak kesalahpahaman sehingga terjadi prejudice dari masyarakat barat terhadap Islam," kata Elaine.
Sementara ketika dirinya dan dua rekannya ke Pesantren Darul Ulum, melihat ketulusan dan senyum ramah dari semua santri. "Tidak ada yang perlu ditakutkan ketika hidup di tengah anak-anak yang bisa menerima mereka apa adanya meskipun mereka beragama Kristen, berkulit putih, atau berwajah China. Senyum lebar yang tulus terlihat betul, bukan senyum penuh kebencian," tambahnya.
Elaine menyatakan dia merasa aman saat berada di pesantren dan tidak ada yang perlu ditakutkan dan tidak ada yang rahasia. "Jadi saya heran mengapa Islam sering disudutkan atau dianggap buruk. Maka saat kembali ke Amerika saya akan ceritakan semua yang ada di sini, sehingga mereka lebih paham tentang Indonesia dan Islam. Siswa-siswa sekarang adalah pemimpin di masa mendatang, kalau mereka bisa saling menghormati dan mengerti, maka dunia ini akan menjadi lebih damai dan lebih baik," katanya.
Grace yang keturunan China menyatakan terkesan dengan kehidupan santri di Ponpes Darul Ulum Medali Sugio yang begitu sederhana. Dia heran mengapa mereka begitu senang dan ceria padahal tinggal di asrama yang sempit dengan kamar kecil hanya untuk menyimpan pakaian dan buku.
"Santri tidur tanpa tikar, makanan sederhana, belajar agama di lantai tanpa meja dan kursi. Siswa-siswa di Amerika harus tahu ini dan harusnya mereka bersyukur terhadap apa yang telah dipunyai sekarang," tutur Grace.
Grace setelah berinteraksi selama seminggu dengan santri menyatakan kalau para santri akan bisa lebih bertahan hidup dari pada yang bukan santri. Para santri sejak dini telah diajari bagaimana menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya.
Menurut Grace siswa di luar santri hanya meminta dan meminta saja tanpa tahu apa yang dilakukan saat ada bencana atau saat dunia ini dilanda krisis energi dan air bersih. "Untuk itulah saya sangat bersyukur bisa melihat pesantren ini," paparnya.
Wakil Ketua Yayasan Ponpes Sunan Drajat Medali Sugio, R Chusnu Yuli Setyo menuturkan selanjutnya pada tahun 2011 akan ada program pertukaran guru dan siswa ke Amerika yang diatur oleh East West Centre. Dua orang guru tersebut juga diajak ke SMPN 1 dan SMPN 4 Lamongan sehingga memungkinkan guru dan siswa di Lamongan mendapatkan beasiswa itu.
sumber:http://edukasi.kompas.com/read/2010/08/04/20240861/Orang.AS.Kaget.Setelah.Mengenal.Islam
Sejak 28 Juli hingga 3 Agustus tiga warga Amerika Serikat yakni Elaine Robinson, Grace Chao, keduanya guru dari Charter School, Hilo, Hawaii dan Namji Steinemann, Direktur Asia Pacific Ed, East West Center, mengamati secara langsung kehidupan di pesantren.
"Saya sedikit sekali mengenal Indonesia dan sedikit sekali mengenal Islam. Murid-murid saya ketika saya tanya tentang Indonesia ada di mana, mereka tidak tahu. Banyak kesalahpahaman sehingga terjadi prejudice dari masyarakat barat terhadap Islam," kata Elaine.
Sementara ketika dirinya dan dua rekannya ke Pesantren Darul Ulum, melihat ketulusan dan senyum ramah dari semua santri. "Tidak ada yang perlu ditakutkan ketika hidup di tengah anak-anak yang bisa menerima mereka apa adanya meskipun mereka beragama Kristen, berkulit putih, atau berwajah China. Senyum lebar yang tulus terlihat betul, bukan senyum penuh kebencian," tambahnya.
Elaine menyatakan dia merasa aman saat berada di pesantren dan tidak ada yang perlu ditakutkan dan tidak ada yang rahasia. "Jadi saya heran mengapa Islam sering disudutkan atau dianggap buruk. Maka saat kembali ke Amerika saya akan ceritakan semua yang ada di sini, sehingga mereka lebih paham tentang Indonesia dan Islam. Siswa-siswa sekarang adalah pemimpin di masa mendatang, kalau mereka bisa saling menghormati dan mengerti, maka dunia ini akan menjadi lebih damai dan lebih baik," katanya.
Grace yang keturunan China menyatakan terkesan dengan kehidupan santri di Ponpes Darul Ulum Medali Sugio yang begitu sederhana. Dia heran mengapa mereka begitu senang dan ceria padahal tinggal di asrama yang sempit dengan kamar kecil hanya untuk menyimpan pakaian dan buku.
"Santri tidur tanpa tikar, makanan sederhana, belajar agama di lantai tanpa meja dan kursi. Siswa-siswa di Amerika harus tahu ini dan harusnya mereka bersyukur terhadap apa yang telah dipunyai sekarang," tutur Grace.
Grace setelah berinteraksi selama seminggu dengan santri menyatakan kalau para santri akan bisa lebih bertahan hidup dari pada yang bukan santri. Para santri sejak dini telah diajari bagaimana menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya.
Menurut Grace siswa di luar santri hanya meminta dan meminta saja tanpa tahu apa yang dilakukan saat ada bencana atau saat dunia ini dilanda krisis energi dan air bersih. "Untuk itulah saya sangat bersyukur bisa melihat pesantren ini," paparnya.
Wakil Ketua Yayasan Ponpes Sunan Drajat Medali Sugio, R Chusnu Yuli Setyo menuturkan selanjutnya pada tahun 2011 akan ada program pertukaran guru dan siswa ke Amerika yang diatur oleh East West Centre. Dua orang guru tersebut juga diajak ke SMPN 1 dan SMPN 4 Lamongan sehingga memungkinkan guru dan siswa di Lamongan mendapatkan beasiswa itu.
sumber:http://edukasi.kompas.com/read/2010/08/04/20240861/Orang.AS.Kaget.Setelah.Mengenal.Islam
PENDIDIKAN ISLAM
Bicara Sejarah, Jangan Lupakan Pesantren
Pondok pesantren yang merupakan sarana pendidikan agama Islam dinilai turut mengambil bagian penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Pesantren, yang hanya dimiliki Indonesia itu, berperan membangun sensitifitas kebangsaan pada masa penjajahan.
Sejarahnya, Belanda cukup direpotkan dengan pesantren.
-- Mamat S Burhanuddin
"Pesantren ini menjadi tonggak. Sejarahnya, Belanda cukup direpotkan dengan pesantren," ujar Sekretaris Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama Mamat. S Burhanuddin dalam diskusi Rekfleksi Akhir Tahun Islamic College, Jakarta, Jumat (24/12/2010).
Mamat mengatakan, pondok pesantren membangun sensitifitas kebangsaan yang membuat pribumi merasa berbeda dari kompeni. Salah satu caranya dengan mengeluarkan fatwa yang melarang santri-nya mengenakan pakaian ala Belanda.
"Haram pakai baju orang belanda, kemeja, dasi, yang menyerupai suatu kaum itu bagian dari kaum itu. Tapi sayangnya fatwa itu tidak segera dianulir. Sampai sekarang masih ada yang selalu pakai sarung," tuturnya.
Hanya saja, kata Mamat, saat ini pesantren tidak lagi dipandang demikian baik. Berdasarkan hasil penelitian di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, lanjutnya, pesantren atau lembaga pendidikan Islam lainnya seperti madrasah, didiskreditkan sebagai sarang teroris. Media-media luar pun menyamakan pesantren di Indonesia dengan pusat pendidikan Islam di Timur Tengah.
"Padahal sangat jauh berbeda," pungkasnya.
Selain itu, pengajar di UIN Syarif Hidayatullah ini melanjutkan, Nahdlatul Ulama (NU) sangat prihatin dengan indikasi keberadaan kelompok-kelompok yang berusahan mencari identitas bangsa lain yang kabur dari identitas bangsa. Padahal, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan suatu hal yang final.
"Tinggal bangsa Indonesia perlu mengisi identitas kebangsaannya ini, yang selama ini seringkali dicoba, digoyang, dikeroposi," katanya.
Identitas kebangsaan Indonesia, lanjut Mamat, seringkali digerogoti oleh indentitas lain seperti primodialisme keagamaan atau kedaerahan. Hal tersebut, lanjut Mamat, cukup berbahaya bagi bangsa. Oleh karenanya, peran para ulama dibutuhkan dalam mengisi identitas kebangsaan Indonesia.
sumber: http://edukasi.kompas.com/read/2010/12/24/21280299/Bicara.Sejarah..Jangan.Lupakan.Pesantren
Pondok pesantren yang merupakan sarana pendidikan agama Islam dinilai turut mengambil bagian penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Pesantren, yang hanya dimiliki Indonesia itu, berperan membangun sensitifitas kebangsaan pada masa penjajahan.
Sejarahnya, Belanda cukup direpotkan dengan pesantren.
-- Mamat S Burhanuddin
"Pesantren ini menjadi tonggak. Sejarahnya, Belanda cukup direpotkan dengan pesantren," ujar Sekretaris Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama Mamat. S Burhanuddin dalam diskusi Rekfleksi Akhir Tahun Islamic College, Jakarta, Jumat (24/12/2010).
Mamat mengatakan, pondok pesantren membangun sensitifitas kebangsaan yang membuat pribumi merasa berbeda dari kompeni. Salah satu caranya dengan mengeluarkan fatwa yang melarang santri-nya mengenakan pakaian ala Belanda.
"Haram pakai baju orang belanda, kemeja, dasi, yang menyerupai suatu kaum itu bagian dari kaum itu. Tapi sayangnya fatwa itu tidak segera dianulir. Sampai sekarang masih ada yang selalu pakai sarung," tuturnya.
Hanya saja, kata Mamat, saat ini pesantren tidak lagi dipandang demikian baik. Berdasarkan hasil penelitian di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, lanjutnya, pesantren atau lembaga pendidikan Islam lainnya seperti madrasah, didiskreditkan sebagai sarang teroris. Media-media luar pun menyamakan pesantren di Indonesia dengan pusat pendidikan Islam di Timur Tengah.
"Padahal sangat jauh berbeda," pungkasnya.
Selain itu, pengajar di UIN Syarif Hidayatullah ini melanjutkan, Nahdlatul Ulama (NU) sangat prihatin dengan indikasi keberadaan kelompok-kelompok yang berusahan mencari identitas bangsa lain yang kabur dari identitas bangsa. Padahal, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan suatu hal yang final.
"Tinggal bangsa Indonesia perlu mengisi identitas kebangsaannya ini, yang selama ini seringkali dicoba, digoyang, dikeroposi," katanya.
Identitas kebangsaan Indonesia, lanjut Mamat, seringkali digerogoti oleh indentitas lain seperti primodialisme keagamaan atau kedaerahan. Hal tersebut, lanjut Mamat, cukup berbahaya bagi bangsa. Oleh karenanya, peran para ulama dibutuhkan dalam mengisi identitas kebangsaan Indonesia.
sumber: http://edukasi.kompas.com/read/2010/12/24/21280299/Bicara.Sejarah..Jangan.Lupakan.Pesantren
Senin, 13 Desember 2010
KUALITAS PENDIDIK
Profesionalisme Guru Diprioritaskan
Jakarta, Kompas - Mendiknas Mohammad Nuh mengatakan, dengan adanya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang baru dibentuk di bawah Kemendiknas, pengembangan profesi berkelanjutan guru akan dijamin. Selain itu, juga dijamin perlindungan kepada guru.
”Badan ini juga akan mengevaluasi apakah delapan standar pendidikan nasional itu sudah terpenuhi,” katanya di Jakarta, Jumat (3/12). Dia mengatakan, badan ini akan memperbaiki berbagai program peningkatan profesionalisme guru. Penilaian portofolio untuk sertifikasi juga diperketat.
”Kesejahteraan guru bisa dikatakan semakin membaik meski belum merata. Di satu sisi itu penting. Tetapi, kunci untuk memperbaiki kualitas layanan pendidikan, kan, datang dari guru profesional. Ini yang belum banyak disentuh,” kata Nuh.
Adapun pendidikan profesi guru (PPG) yang harus dijalani calon guru setelah lulus D-4/S-1 dari perguruan tinggi harus mulai tahun 2011—dimulai dengan 300.000 guru yang sudah ada.
Rukmana, Kepala SMPN 2 Pakisjaya, Karawang, mengatakan, pelatihan untuk pengembangan kapasitas guru agar mampu mengembangkan metode pembelajaran yang memacu siswa menjadi kritis, kreatif, aktif, dan inovatif sangat terbatas. ”Pelatihan pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan guru. Guru sangat butuh diajar bagaimana memotivasi diri sehingga selalu bergairah bekerja,” katanya.
Rosmini Lede, guru SD Alkhairaat di Poso, Sulawesi Tengah, mengatakan, ”Biasanya yang dapat pelatihan yang punya kedekatan dengan dinas. Jadi, orangnya, ya, itu-itu saja.” Sumarno, seorang guru swasta di Tangerang, menyampaikan, ”Terutama guru swasta, kesempatan dipilih ke berbagai pelatihan minim. Padahal, itu investasi mendidik guru sehingga kinerjanya baik, kan, dimanfaatkan anak-anak bangsa juga.”
sumber: http://edukasi.kompas.com/read/2010/12/06/02584933/.Profesionalisme.Guru.Diprioritaskan
Jakarta, Kompas - Mendiknas Mohammad Nuh mengatakan, dengan adanya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang baru dibentuk di bawah Kemendiknas, pengembangan profesi berkelanjutan guru akan dijamin. Selain itu, juga dijamin perlindungan kepada guru.
”Badan ini juga akan mengevaluasi apakah delapan standar pendidikan nasional itu sudah terpenuhi,” katanya di Jakarta, Jumat (3/12). Dia mengatakan, badan ini akan memperbaiki berbagai program peningkatan profesionalisme guru. Penilaian portofolio untuk sertifikasi juga diperketat.
”Kesejahteraan guru bisa dikatakan semakin membaik meski belum merata. Di satu sisi itu penting. Tetapi, kunci untuk memperbaiki kualitas layanan pendidikan, kan, datang dari guru profesional. Ini yang belum banyak disentuh,” kata Nuh.
Adapun pendidikan profesi guru (PPG) yang harus dijalani calon guru setelah lulus D-4/S-1 dari perguruan tinggi harus mulai tahun 2011—dimulai dengan 300.000 guru yang sudah ada.
Rukmana, Kepala SMPN 2 Pakisjaya, Karawang, mengatakan, pelatihan untuk pengembangan kapasitas guru agar mampu mengembangkan metode pembelajaran yang memacu siswa menjadi kritis, kreatif, aktif, dan inovatif sangat terbatas. ”Pelatihan pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan guru. Guru sangat butuh diajar bagaimana memotivasi diri sehingga selalu bergairah bekerja,” katanya.
Rosmini Lede, guru SD Alkhairaat di Poso, Sulawesi Tengah, mengatakan, ”Biasanya yang dapat pelatihan yang punya kedekatan dengan dinas. Jadi, orangnya, ya, itu-itu saja.” Sumarno, seorang guru swasta di Tangerang, menyampaikan, ”Terutama guru swasta, kesempatan dipilih ke berbagai pelatihan minim. Padahal, itu investasi mendidik guru sehingga kinerjanya baik, kan, dimanfaatkan anak-anak bangsa juga.”
sumber: http://edukasi.kompas.com/read/2010/12/06/02584933/.Profesionalisme.Guru.Diprioritaskan
ORGANISASI GURU
Dibutuhkan, Organisasi Guru yang Kuat!
JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak akan pernah ada reformasi pendidikan yang fundamental di Indonesia selama tidak ada organisasi guru yang kuat, independen, dan konsisten dalam memperjuangkan kemashalatan pendidikan nasional. Pendobrak sistem pendidikan harus bermula dari guru.
Organisasi guru di negeri Paman Sam memiliki peran yang sangat kuat dalam reformasi pendidikan.
-- Teten Masduki
Demikian diungkapkan Teten Masduki dalam dskusi Pentingnya Perlindungan Hukum bagi Guru yang diselenggarakan Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) di Komnas HAM, Sabtu (11/12/2010). Karena menurutnya, dalam sejarah reformasi pendidikan di Amerika Serikat (AS) yang dimulai di Chicago, pendobrak perbaikan sistem pendidikan justeru dimotori oleh para guru yang tergabung dalam organisasi guru.
"Para guru kemudian bersinergi dengan para orangtua murid yang kemudian membuahkan perubahan positif dalam kebijakan pendidikan. Isu yang diangkat dalam reformasi tersebut adalah kualitas pendidikan bagi seluruh anak AS. Isu ini sangat ampuh sehingga menjadi tonggak reformasi sistem pendidikan di AS. Jadi, organisasi guru di negeri Paman Sam tersebut memiliki peran yang sangat kuat dalam reformasi pendidikan,” jelas Teten.
Oleh karena, kata Teten, FMGJ diharapkan bisa menjadi salah satu organisasi guru yang lahir dari perjuangan melawan diskriminasi dengan beranggotakan guru-guru yang kritis dapat menjadi pendobrak sekaligus “agen perubah” dalam sistem pendidikan di Indonesia.
Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) adalah organisasi guru yang didirikan di Jakarta pada 16 Maret 2010. Terbentuknya forum guru ini sebagai respon atas kebijakan diskriminatif pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam hal Tujangan Kinerja Daerah (TKD) guru yang besarnya dibedakan dengan PNS DKI Jakarta yang bukan guru. Para guru yang tergabung dalam FMGJ tersebut kemudian menggandeng LBH Jakarta, ICW dan Koalisi Pendidikan dalam upaya membantu advokasi perjuangannya mengkritisi SK Gubenur No 215 tahun 2009 jo. No 41 tahun 2010 tentang TKD.
"Selanjutnya forum ini terus melakukan kritisi kebijakan maupun sistem pendidikan mulai dari masalah PPDB online, pemutasian guru secara sewenang-wenang, korupsi dalam pendidikan, Ujian Nasional (UN) yang kontraversial dan lain-lain,” jelas ketua FMGJ, Retno Listyarti.
Retno mengatakan, tumpulnya organisasi guru selama ini di Indonesia karena kondisi politik yang mengukung guru dalam upaya memperjuangkan kepentingannya dan kepentingan anak didik. Dalam perjuangannnya para guru kerap mengalami intimidasi dan ancaman dari birokrasi pendidikan.
“LBH Jakarta sudah melakukan pendampingan selama bertahun-tahun terhadap para guru yang mengalami berbagai intimidasi dan perlakuan ketidakadilan oleh pihak yayasan pendidikan maupun oleh birokrasi pendidikan. Namun, pendampingan tersebut kerap kali kurang berhasil karena ternyata guru secara peraturan perundangan tidaklah masuk kategori pekerja dan para guru sendiri juga enggan dikategorikan pekerja karena terkesan disamakan dengan buruh”, kata Nurcholis Hidayat, Direktur LBH Jakarta.
Lebih lanjut, Nurcholis menyatakan harapan yang sama dengan Teten. Ia mengatakan, FMGJ harus menjadi organisasi guru yang berbeda dari yang sudah ada, yaitu organisasi yang bervisi "perlawanan" dan LBH Jakarta akan membantu mendukungnya secara hukum.
Untuk itu, Deklarasi FMGJ dilaksanakan bertepatan dengan peringatan “Hari HAM Sedunia, yang jatuh pada 10 Desember. Momen tersebut digunakan sebagai waktu yang tepat untuk mendeklarasikan berdirinya organisasi guru yang profesional, independen, merdeka, berani menuntut keadilan, berani mengemukakan pendapat, dan bersedia memperjuangkan kemashalatan pendidikan.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komnas HAM bidang Eksternal, Nurcholis menyatakan jaminan Komnas HAM untuk melindungi Kebebasan berserikat, berekspresi, berpendapat dan hak atas kesejahteraan yang layak bagi para guru.
“Mustahil bicara kualitas pendidikan nasional, jika pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan guru," ujar Nurcholis
sumber:http://edukasi.kompas.com/read/2010/12/13/15034417/Dibutuhkan..Organisasi.Guru.yang.Kuat.
JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak akan pernah ada reformasi pendidikan yang fundamental di Indonesia selama tidak ada organisasi guru yang kuat, independen, dan konsisten dalam memperjuangkan kemashalatan pendidikan nasional. Pendobrak sistem pendidikan harus bermula dari guru.
Organisasi guru di negeri Paman Sam memiliki peran yang sangat kuat dalam reformasi pendidikan.
-- Teten Masduki
Demikian diungkapkan Teten Masduki dalam dskusi Pentingnya Perlindungan Hukum bagi Guru yang diselenggarakan Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) di Komnas HAM, Sabtu (11/12/2010). Karena menurutnya, dalam sejarah reformasi pendidikan di Amerika Serikat (AS) yang dimulai di Chicago, pendobrak perbaikan sistem pendidikan justeru dimotori oleh para guru yang tergabung dalam organisasi guru.
"Para guru kemudian bersinergi dengan para orangtua murid yang kemudian membuahkan perubahan positif dalam kebijakan pendidikan. Isu yang diangkat dalam reformasi tersebut adalah kualitas pendidikan bagi seluruh anak AS. Isu ini sangat ampuh sehingga menjadi tonggak reformasi sistem pendidikan di AS. Jadi, organisasi guru di negeri Paman Sam tersebut memiliki peran yang sangat kuat dalam reformasi pendidikan,” jelas Teten.
Oleh karena, kata Teten, FMGJ diharapkan bisa menjadi salah satu organisasi guru yang lahir dari perjuangan melawan diskriminasi dengan beranggotakan guru-guru yang kritis dapat menjadi pendobrak sekaligus “agen perubah” dalam sistem pendidikan di Indonesia.
Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) adalah organisasi guru yang didirikan di Jakarta pada 16 Maret 2010. Terbentuknya forum guru ini sebagai respon atas kebijakan diskriminatif pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam hal Tujangan Kinerja Daerah (TKD) guru yang besarnya dibedakan dengan PNS DKI Jakarta yang bukan guru. Para guru yang tergabung dalam FMGJ tersebut kemudian menggandeng LBH Jakarta, ICW dan Koalisi Pendidikan dalam upaya membantu advokasi perjuangannya mengkritisi SK Gubenur No 215 tahun 2009 jo. No 41 tahun 2010 tentang TKD.
"Selanjutnya forum ini terus melakukan kritisi kebijakan maupun sistem pendidikan mulai dari masalah PPDB online, pemutasian guru secara sewenang-wenang, korupsi dalam pendidikan, Ujian Nasional (UN) yang kontraversial dan lain-lain,” jelas ketua FMGJ, Retno Listyarti.
Retno mengatakan, tumpulnya organisasi guru selama ini di Indonesia karena kondisi politik yang mengukung guru dalam upaya memperjuangkan kepentingannya dan kepentingan anak didik. Dalam perjuangannnya para guru kerap mengalami intimidasi dan ancaman dari birokrasi pendidikan.
“LBH Jakarta sudah melakukan pendampingan selama bertahun-tahun terhadap para guru yang mengalami berbagai intimidasi dan perlakuan ketidakadilan oleh pihak yayasan pendidikan maupun oleh birokrasi pendidikan. Namun, pendampingan tersebut kerap kali kurang berhasil karena ternyata guru secara peraturan perundangan tidaklah masuk kategori pekerja dan para guru sendiri juga enggan dikategorikan pekerja karena terkesan disamakan dengan buruh”, kata Nurcholis Hidayat, Direktur LBH Jakarta.
Lebih lanjut, Nurcholis menyatakan harapan yang sama dengan Teten. Ia mengatakan, FMGJ harus menjadi organisasi guru yang berbeda dari yang sudah ada, yaitu organisasi yang bervisi "perlawanan" dan LBH Jakarta akan membantu mendukungnya secara hukum.
Untuk itu, Deklarasi FMGJ dilaksanakan bertepatan dengan peringatan “Hari HAM Sedunia, yang jatuh pada 10 Desember. Momen tersebut digunakan sebagai waktu yang tepat untuk mendeklarasikan berdirinya organisasi guru yang profesional, independen, merdeka, berani menuntut keadilan, berani mengemukakan pendapat, dan bersedia memperjuangkan kemashalatan pendidikan.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komnas HAM bidang Eksternal, Nurcholis menyatakan jaminan Komnas HAM untuk melindungi Kebebasan berserikat, berekspresi, berpendapat dan hak atas kesejahteraan yang layak bagi para guru.
“Mustahil bicara kualitas pendidikan nasional, jika pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan guru," ujar Nurcholis
sumber:http://edukasi.kompas.com/read/2010/12/13/15034417/Dibutuhkan..Organisasi.Guru.yang.Kuat.
Langganan:
Postingan (Atom)