Laporan Wartawan Tribun Jambi, Sukandar
TRIBUNNEWS.COM, JAMBI - Apa rasanya jadi seorang anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka pada upacara 17 Agustus di Istana Merdeka? Jelas sebuah pengalaman membanggakan. Dan itulah yang dirasakan duta Provinsi Jambi, Mariati Uli Sitompul, siswi SMA Titian Teras.
Mimpi itu jadi kenyataan. Mimpi mengikuti upacara bendera di Istana Kemerdekaan tak melulu milik mereka yang berasal dari gedongan. Mariati pun memiliki mimpi itu dan ternyata, anak seorang tukang tambal ban ini mampu meraih mimpinya tersebut.
Rasa bangga pun tak hanya dirasakan Mariati. Sang ayah, Sudung Sitompul mengaku sangat bangga dengan putrinya itu. Bahkan saking bahagianya, Sudung rela ke Jakarta dengan merogoh kocek sendiri. Ini demi memberi semangat agar anaknya makin percaya diri.
Kini, tugas mengibarkan dan menurunkan bendera dalam upacara HUT ke-66 Kemerdekaan RI di Istana Kemerdekaan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sudah usai. Namun kegiatan Mariati masih sibuk. Usai mengikuti jamuan makan malam di Istana Kepresidenan, dia masih memiliki segudang agenda.
Sudung pun tidak bisa leluasa bertemu Mariati. Menurutnya,Mariati masih berada dalam pengawasan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sudung mengaku hanya bisa menemui Mariati sekitar lima menit pada Rabu (17/8) sore selepas Parade Senja atau upacara penurunan bendera.
Sudung mengatakan setelah menjalankan tugas, Mariati mendapat jamuan makan malam di Istana Kepresidenan. Selain itu, Sudung juga mengatakan Mariati mendapat undangan jamuan makan dari banyak instansi dan pejabat negara satu di antaranya bersama Menpora Andi Mallarangeng. "Kita dapat dua undangan untuk besok, tapi di Cibubur," ujar Sudung.
Sebagai orangtua, Sudung mengaku bangga akan capaian anaknya mewakili Provinsi Jambi di tingkat nasional, terlebih menjadi anggota Paskibraka. Selain bangga, Sudung juga mengaku bahagia.
Bagi Sudung prestasi Mariati merupakan sebuah berkah langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Ia memandang prestasi Mariati sebagai berkah lantaran status sosial ekonomi dirasa tidak layak dan cukup untuk mengantar Mariati meraih satu posisi dalam Paskibraka.
Sudung mengatakan, diri dan keluarganya tidaklah masuk kategori keluarga kaya. Sudung mengatakan, penghasilannya sangatlah pas-pasan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Sudung mengaku hanya menjadi tukang tambal ban untuk mencukupi kebutuhannya.
Walau hanya bekerja sebagai tukang tambal ban, Sudung mengaku ikhlas dan siap mendukung perkembangan anak-anaknya. Sudung pun mengatakan untuk memenuhi undangan Presiden ke Jakarta dan mendukung anaknya, ia rela merogoh kocek sendiri untuk biaya ke Jakarta.
"Tidak ada akomodasi atau tiket dari pemerintah, semua uang pribadi," ujar Sudung.
Agar bekal perjalanannya cukup, Sudung pun mengaku menumpang tinggal di rumah keluarganya yang ada di Jakarta
"Saya sudah tahu. Kita berharap agar jadwal pelantikan bisa ditentukan"
sumber:http://id.berita.yahoo.com/kisah-anak-tukang-tambal-ban-ikut-jamuan-makan-222042076.html
Sabtu, 20 Agustus 2011
Sabtu, 23 Juli 2011
Kualitas Guru Tak Cukup Cuma Sertifikasi
BANTUL, KOMPAS.com - Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui sertifikasi tidak akan banyak berpengaruh bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Untuk menilai kualitas seorang guru tidak cukup melalui sertifikasi, tetapi seharusnya melalui uji kompetensi dan kinerjanya.
Hal itu dapat dilihat dari bidang yang diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya. Demikian dikatakan oleh Fauzil Adhim, pemerhati pendidikan anak dan keluarga, di Bantul, Selasa (15/6/2010). "Saya tidak setuju dengan sertifikasi. Kebijakan itu memerlukan anggaran yang mahal tetapi tidak akan membuat pendidikan kita maju. Sangat mudah bagi seorang guru untuk mengumpulkan sertifikat, tetapi apakah mereka benar-benar paham dengan materi dan diaplikasikan dalam pendidikan? Sertifikasi jelas tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk menilai kompetensi seorang guru," tegas Fauzil.
Fauzil mengatakan, saat ini kualitas pendidikan di Indonesia berada pada ranking 16 di antara negara-negara Asia Pasifik. "Kita kalah dengan Malasyia, Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, Papua Nugini, Selandia Baru dan lain-lain. Sekarang dosen-dosen UGM merasa bangga jika kuliah di Malasyia, padahal pada tahun 80-an, mereka sangat bangga jika dapat kuliah di Indonesia, di universitas mana pun," katanya.
Kunci keberhasilan mereka, menurut Fauzil, adalah adanya keinginan untuk berubah. Malasyia mengimpor guru-guru terbaik dari Indonesia untuk merancang pendidikan di Malasyia, dan mereka benar-benar menjalankannya. "Sebaliknya, kehancuran akan terjadi jika kita sudah merasa puas, menutupi kelemahan-kelemahan," ujarnya
sumber:http://edukasi.kompas.com/read/2010/06/15/19275548/Kualitas.Guru.Tak.Cukup.Cuma.Sertifikasi
Hal itu dapat dilihat dari bidang yang diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya. Demikian dikatakan oleh Fauzil Adhim, pemerhati pendidikan anak dan keluarga, di Bantul, Selasa (15/6/2010). "Saya tidak setuju dengan sertifikasi. Kebijakan itu memerlukan anggaran yang mahal tetapi tidak akan membuat pendidikan kita maju. Sangat mudah bagi seorang guru untuk mengumpulkan sertifikat, tetapi apakah mereka benar-benar paham dengan materi dan diaplikasikan dalam pendidikan? Sertifikasi jelas tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk menilai kompetensi seorang guru," tegas Fauzil.
Fauzil mengatakan, saat ini kualitas pendidikan di Indonesia berada pada ranking 16 di antara negara-negara Asia Pasifik. "Kita kalah dengan Malasyia, Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, Papua Nugini, Selandia Baru dan lain-lain. Sekarang dosen-dosen UGM merasa bangga jika kuliah di Malasyia, padahal pada tahun 80-an, mereka sangat bangga jika dapat kuliah di Indonesia, di universitas mana pun," katanya.
Kunci keberhasilan mereka, menurut Fauzil, adalah adanya keinginan untuk berubah. Malasyia mengimpor guru-guru terbaik dari Indonesia untuk merancang pendidikan di Malasyia, dan mereka benar-benar menjalankannya. "Sebaliknya, kehancuran akan terjadi jika kita sudah merasa puas, menutupi kelemahan-kelemahan," ujarnya
sumber:http://edukasi.kompas.com/read/2010/06/15/19275548/Kualitas.Guru.Tak.Cukup.Cuma.Sertifikasi
Sabtu, 02 April 2011
KUNJUNGAN KERJA DPR
Studi Banding Dinilai Punya Alasan Jelas
Jakarta, Kompas - Tim studi banding Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Akuntan Publik Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat membantah tudingan menghambur-hamburkan uang negara. Alasan dan target studi banding jelas, yaitu mencari masukan untuk mereformasi sistem keuangan di Indonesia.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi XI Achsanul Qosasi melalui pesan singkat (SMS), Selasa (22/3). Achsanul yang memimpin rombongan studi banding menjelaskan, rangkaian studi banding dimulai Selasa pukul 09.00 waktu Amerika Serikat. ”Pertemuan akan dilaksanakan Selasa pagi ini dengan American Institute of Certified Public Accountans (AIPCA). Sorenya rapat dengan Government Accounting Office (GAO),” katanya kemarin.
Jadwal studi banding, lanjut dia, tergolong padat. Pada Rabu tim studi banding dijadwalkan bertemu parlemen Amerika Serikat untuk mengetahui proses regulasi akuntan publik. Pada Kamis tim akan bertemu dengan Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), dan malamnya diagendakan bertemu dengan Konsulat Jenderal dan Atase Ekonomi RI. ”Jumat, 25 Maret pukul 11.20, baru take off menuju Jakarta,” ujarnya.
Achsanul menegaskan, Panja RUU Akuntan Publik memiliki target jelas, yakni mencari masukan untuk kepentingan reformasi sistem keuangan di Indonesia. Menurut dia, RUU Akuntan Publik merupakan salah satu bagian dari reformasi keuangan.
Setidaknya, ada tiga masalah yang belum diputuskan dalam RUU Akuntan Publik. Masalah itu antara lain peraturan tentang perizinan, akuntan publik asing, dan sanksi pidana. Oleh karena itu, Panja RUU Akuntan Publik memilih Amerika Serikat dan Inggris sebagai tujuan studi banding. ”Tiga masalah itu terkait dengan akuntan publik asing yang berasal dari kedua negara tersebut,” kata anggota Fraksi Partai Demokrat tersebut. Studi banding itu untuk mempercepat penyelesaian pembahasan RUU.
Namun, DPR dituding memanipulasi informasi terkait dengan kunjungan studi banding. ”DPR kembali memanipulasi informasi dengan mengadakan studi banding. Mereka menjadikan studi banding sebagai alasan untuk jalan-jalan ke luar negeri. Rancangan undang-undang yang hendak distudibandingkan sebenarnya sudah 95 persen selesai. Mereka pulang dari luar negeri, RUU-nya tinggal ketuk palu untuk disahkan,” ujar Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang di Jakarta, Selasa.
Sebastian mengatakan, semestinya studi banding dilakukan pada awal penyusunan RUU. (BIL/NTA)
sumber: http://edukasi.kompas.com/read/2011/03/23/02580152/Studi.Banding.Dinilai.Punya.Alasan.Jelas
Jakarta, Kompas - Tim studi banding Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Akuntan Publik Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat membantah tudingan menghambur-hamburkan uang negara. Alasan dan target studi banding jelas, yaitu mencari masukan untuk mereformasi sistem keuangan di Indonesia.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi XI Achsanul Qosasi melalui pesan singkat (SMS), Selasa (22/3). Achsanul yang memimpin rombongan studi banding menjelaskan, rangkaian studi banding dimulai Selasa pukul 09.00 waktu Amerika Serikat. ”Pertemuan akan dilaksanakan Selasa pagi ini dengan American Institute of Certified Public Accountans (AIPCA). Sorenya rapat dengan Government Accounting Office (GAO),” katanya kemarin.
Jadwal studi banding, lanjut dia, tergolong padat. Pada Rabu tim studi banding dijadwalkan bertemu parlemen Amerika Serikat untuk mengetahui proses regulasi akuntan publik. Pada Kamis tim akan bertemu dengan Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), dan malamnya diagendakan bertemu dengan Konsulat Jenderal dan Atase Ekonomi RI. ”Jumat, 25 Maret pukul 11.20, baru take off menuju Jakarta,” ujarnya.
Achsanul menegaskan, Panja RUU Akuntan Publik memiliki target jelas, yakni mencari masukan untuk kepentingan reformasi sistem keuangan di Indonesia. Menurut dia, RUU Akuntan Publik merupakan salah satu bagian dari reformasi keuangan.
Setidaknya, ada tiga masalah yang belum diputuskan dalam RUU Akuntan Publik. Masalah itu antara lain peraturan tentang perizinan, akuntan publik asing, dan sanksi pidana. Oleh karena itu, Panja RUU Akuntan Publik memilih Amerika Serikat dan Inggris sebagai tujuan studi banding. ”Tiga masalah itu terkait dengan akuntan publik asing yang berasal dari kedua negara tersebut,” kata anggota Fraksi Partai Demokrat tersebut. Studi banding itu untuk mempercepat penyelesaian pembahasan RUU.
Namun, DPR dituding memanipulasi informasi terkait dengan kunjungan studi banding. ”DPR kembali memanipulasi informasi dengan mengadakan studi banding. Mereka menjadikan studi banding sebagai alasan untuk jalan-jalan ke luar negeri. Rancangan undang-undang yang hendak distudibandingkan sebenarnya sudah 95 persen selesai. Mereka pulang dari luar negeri, RUU-nya tinggal ketuk palu untuk disahkan,” ujar Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang di Jakarta, Selasa.
Sebastian mengatakan, semestinya studi banding dilakukan pada awal penyusunan RUU. (BIL/NTA)
sumber: http://edukasi.kompas.com/read/2011/03/23/02580152/Studi.Banding.Dinilai.Punya.Alasan.Jelas
Minggu, 13 Maret 2011
SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL
Akhirnya... Izin Baru RSBI Distop!
Pemerintah menghentikan pemberian izin baru rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) mulai 2011. Pemerintah sedang mengevaluasi 1.329 SD, SMP, dan SMA/SMK berstatus RSBI yang izinnya diberikan pada 2006-2010.
Ternyata sekolah bertaraf internasional tidak sederhana. Ini perjalanan panjang yang wajahnya sampai sekarang belum jelas. Karena itu, kami belum berani menyebut sekolah bertaraf internasional, tetapi masih rintisan SBI.
-- Fasli Jalal
"Ternyata sekolah bertaraf internasional tidak sederhana. Ini perjalanan panjang yang wajahnya sampai sekarang belum jelas. Karena itu, kami belum berani menyebut sekolah bertaraf internasional (SBI), tetapi masih rintisan SBI. Untuk itu, pemerintah menahan dulu pemberian izin baru RSBI," kata Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, dalam acara "Simposium Sistem RSBI/SBI: Kebijakan dan Pelaksanaan" yang dilaksanakan British Council di Jakarta, Rabu (9/3/2011).
Pemerintah juga sedang menyiapkan aturan baru soal standar SBI di Indonesia. Fasli mengatakan, dari kajian sementara, pendanaan RSBI sebagian besar ditanggung orangtua dan pemerintah pusat. Dukungan pendanaan dari pemerintah daerah justru minim.
RSBI pun sebagian besar siswanya dari kalangan kaya. Ini disebabkan biaya masuk untuk SMP dan SMA RSBI yang relatif mahal, berkisar Rp 15 juta dan uang sekolah sekitar Rp 450.000 per bulan.
Di sisi lain, alokasi 20 persen untuk siswa miskin yang mendapat beasiswa juga tidak dipenuhi RSBI. Dari kajian sementara juga terungkap, dana yang dimiliki RSBI sekitar 50 persennya dialokasikan untuk sarana dan prasarana, sekitar 20 persen untuk pengembangan dan kesejahteraan guru, serta manajemen sekolah berkisar 10 persen.
Adapun soal kemampuan bahasa Inggris guru juga masih belum memadai. Kajian pada tahun 2008, sekitar 50 persen guru di RSBI ada di level notice (10-250). Sementara untuk guru Matematika dan Sains kemampuan di level terendah notice dan elementary. Hanya kemampuan guru pengajar bahasa Inggris di RSBI yang memenuhi syarat di level intermediate ke atas. Kemampuan bahasa Inggris kepala sekolah RSBI sekitar 51 persen berada di level terendah.
Fasli mengatakan, SBI bukanlah tujuan akhir.
"Jadi, tidak ada target Indonesia mesti punya berapa banyak SBI. Kami memfasilitasi sekolah untuk jadi RSBI dan SBI karena itu amanat UU Sistem Pendidikan Nasional. Tetapi, tentu nanti dibuat aturannya yang lebih baik lagi," katanya.
http://edukasi.kompas.com/read/2011/03/10/11202738/Akhirnya.Izin.Baru.RSBI.Distop
sumber:
Pemerintah menghentikan pemberian izin baru rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) mulai 2011. Pemerintah sedang mengevaluasi 1.329 SD, SMP, dan SMA/SMK berstatus RSBI yang izinnya diberikan pada 2006-2010.
Ternyata sekolah bertaraf internasional tidak sederhana. Ini perjalanan panjang yang wajahnya sampai sekarang belum jelas. Karena itu, kami belum berani menyebut sekolah bertaraf internasional, tetapi masih rintisan SBI.
-- Fasli Jalal
"Ternyata sekolah bertaraf internasional tidak sederhana. Ini perjalanan panjang yang wajahnya sampai sekarang belum jelas. Karena itu, kami belum berani menyebut sekolah bertaraf internasional (SBI), tetapi masih rintisan SBI. Untuk itu, pemerintah menahan dulu pemberian izin baru RSBI," kata Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, dalam acara "Simposium Sistem RSBI/SBI: Kebijakan dan Pelaksanaan" yang dilaksanakan British Council di Jakarta, Rabu (9/3/2011).
Pemerintah juga sedang menyiapkan aturan baru soal standar SBI di Indonesia. Fasli mengatakan, dari kajian sementara, pendanaan RSBI sebagian besar ditanggung orangtua dan pemerintah pusat. Dukungan pendanaan dari pemerintah daerah justru minim.
RSBI pun sebagian besar siswanya dari kalangan kaya. Ini disebabkan biaya masuk untuk SMP dan SMA RSBI yang relatif mahal, berkisar Rp 15 juta dan uang sekolah sekitar Rp 450.000 per bulan.
Di sisi lain, alokasi 20 persen untuk siswa miskin yang mendapat beasiswa juga tidak dipenuhi RSBI. Dari kajian sementara juga terungkap, dana yang dimiliki RSBI sekitar 50 persennya dialokasikan untuk sarana dan prasarana, sekitar 20 persen untuk pengembangan dan kesejahteraan guru, serta manajemen sekolah berkisar 10 persen.
Adapun soal kemampuan bahasa Inggris guru juga masih belum memadai. Kajian pada tahun 2008, sekitar 50 persen guru di RSBI ada di level notice (10-250). Sementara untuk guru Matematika dan Sains kemampuan di level terendah notice dan elementary. Hanya kemampuan guru pengajar bahasa Inggris di RSBI yang memenuhi syarat di level intermediate ke atas. Kemampuan bahasa Inggris kepala sekolah RSBI sekitar 51 persen berada di level terendah.
Fasli mengatakan, SBI bukanlah tujuan akhir.
"Jadi, tidak ada target Indonesia mesti punya berapa banyak SBI. Kami memfasilitasi sekolah untuk jadi RSBI dan SBI karena itu amanat UU Sistem Pendidikan Nasional. Tetapi, tentu nanti dibuat aturannya yang lebih baik lagi," katanya.
http://edukasi.kompas.com/read/2011/03/10/11202738/Akhirnya.Izin.Baru.RSBI.Distop
sumber:
Rabu, 23 Februari 2011
TENAGA KEPENDIDIKAN
2011, Pendidikan Profesi Guru Tak Jelas
Pendidikan profesi guru dalam jabatan pertengahan 2011 ini terancam terkatung-katung. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang ditunjuk pemerintah masih menunggu kejelasan pelaksanaan hingga pendanaan.
Wakil Ketua Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Indonesia, Bedjo Sujanto, mengatakan, hingga kini belum ada kejelasan penanggung biaya pendidikan profesi guru (PPG) itu.
"Jika guru yang harus bayar, kasihan. Nanti hanya guru mampu yang ikut. Tidak adil," kata Bedjo yang juga Rektor Universitas Negeri Jakarta, Senin (21/2/2011).
Hal sama diungkapkan Rektor IKIP PGRI Semarang, Muhdi.
"Banyak yang belum jelas, apakah guru mendaftar langsung ke LPTK atau dinas pendidikan. Juga soal biaya. Kami tunggu kepastian pemerintah, baru menjaring peserta PPG," kata dia.
Pendidikan profesi guru yang dimaksud hanya bisa diikuti guru-guru dalam jabatan yang masuk database Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. Untuk guru SD memenuhi kualifikasi pendidikan D-IV/S-1, PPG enam bulan. Adapun guru SMP/SMA sederajat atau guru bidang studi butuh satu tahun.
Penyelenggaraan PPG untuk mempercepat penyelesaian sertifikasi guru yang harus tuntas tahun 2015. November tahun lalu, tercatat 800.000 dari 2,6 juta guru yang disertifikasi lewat penilaian berkas (portofolio).
Pelaksanaan sertifikasi lewat penilaian portofolio, juga pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) sekitar sembilan hari dibiayai penuh pemerintah. Untuk PPG guru dalam jabatan, justru guru yang harus membiayai sendiri. (ELN)
sumber:http://edukasi.kompas.com/read/2011/02/22/10574324/2011.Pendidikan.Profesi.Guru.Tak.Jelas
Pendidikan profesi guru dalam jabatan pertengahan 2011 ini terancam terkatung-katung. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang ditunjuk pemerintah masih menunggu kejelasan pelaksanaan hingga pendanaan.
Wakil Ketua Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Indonesia, Bedjo Sujanto, mengatakan, hingga kini belum ada kejelasan penanggung biaya pendidikan profesi guru (PPG) itu.
"Jika guru yang harus bayar, kasihan. Nanti hanya guru mampu yang ikut. Tidak adil," kata Bedjo yang juga Rektor Universitas Negeri Jakarta, Senin (21/2/2011).
Hal sama diungkapkan Rektor IKIP PGRI Semarang, Muhdi.
"Banyak yang belum jelas, apakah guru mendaftar langsung ke LPTK atau dinas pendidikan. Juga soal biaya. Kami tunggu kepastian pemerintah, baru menjaring peserta PPG," kata dia.
Pendidikan profesi guru yang dimaksud hanya bisa diikuti guru-guru dalam jabatan yang masuk database Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. Untuk guru SD memenuhi kualifikasi pendidikan D-IV/S-1, PPG enam bulan. Adapun guru SMP/SMA sederajat atau guru bidang studi butuh satu tahun.
Penyelenggaraan PPG untuk mempercepat penyelesaian sertifikasi guru yang harus tuntas tahun 2015. November tahun lalu, tercatat 800.000 dari 2,6 juta guru yang disertifikasi lewat penilaian berkas (portofolio).
Pelaksanaan sertifikasi lewat penilaian portofolio, juga pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) sekitar sembilan hari dibiayai penuh pemerintah. Untuk PPG guru dalam jabatan, justru guru yang harus membiayai sendiri. (ELN)
sumber:http://edukasi.kompas.com/read/2011/02/22/10574324/2011.Pendidikan.Profesi.Guru.Tak.Jelas
Minggu, 13 Februari 2011
Lunturnya Penanaman Nilai Pendidikan Agama Anak Sejak Usia Dini
oleh: Inom Nasution
Fenoma saat sekarang ini, banyak di kalangan orang tua bangga terhadap anaknya yang berhasil pada usia dini. Keberhasilan dimaksud adalah orang tua bangga bila anaknya dapat berbahasa inggris, menjadi model, menyanyi, menari, berhitung sempoa dan lain sebagainya.
Tapi mereka lupa akan kebanggaan anak dapat melaksanakan sholat dengan baik, bisa azan yang baik, dapat melaksanakan puasa, hapal ayat-ayat pendek dan lain sebaginya yang berkaitan dengan agama. Mereka lupa menanamkan nilai-nilai agama pada anak sejak usia dini. Padahal selayaknyalah orang tua menanamkan nilai-nilai agama sejak dini agar tertanam di dalam hatinya keyakinan akan ke Esaan Allah SWT, kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan kegemaran membaca kita suci Alqur’anul karim.
Dikalangan remaja saja saat ini, bila kita amati pada saat hari jumat dan bulan suci ramadan. Penghuni mesjid pada saat sholat jumat masih didominasi orang tua. sementara anak muda atau remaja masih banyak berkeliaran pada saat umat islam melaksanakan ibadah sholat jumat. Banyak dikalangan remaja muslim kurang menyadari arti pentingnya sholat jumat. Mereka beranggapan bahwa sholat jumat miliknya orang tua, persepsi yang keliru.
Demikian juga bila kita perhatikan pada saat bulan ramadan, penghuni masjid juga masih didominasi oleh kalangan orang tua. Sebab anak-anak muda juga beranggapan yang sama bahwa masjid di bulan ramadan hanya miliknya orang tua saja.
Semua ini tidak terlepas dari didikan dan asuhan orang tua sejak dini. Bagaimana seharusnya orang tua menanamkan nilai-nilai pendidikan agama pada anak sejak usia dini. Memberikan contoh yang baik dalam keluarga bagaimana cara melaksanakan dan mengerjakan sholat yang baik. Melaksanakan puasa di bulan ramadan, berakhlak yang baik, menanamkan agar anak gemar membaca. Semua ini tidak terlepas dari peran oarantua dalam menenamkan nilai pendidikan agama sejak usia dini. Agar anak kelak dimasa depan tidak kehilangan agama sebagai pegangan hidup.
Bila kita perhatikan lagi, saat ini pada pendidikan madrasah sekalipun. Anak-anak yang belajar di madrasah masih banyak yang belum dapat melaksanakan sholat lima waktu dengan sempurna. Diantara mereka hanya dapat mengerjakan sholat ada yang 2, 3 kali sehari semalam. Padahal kita tau sholat itu 5 kali sehari semalam. Belum lagi pada saat bulan ramadan, diantara mereka bahkan tidak melaksanakan puasa selama bulan ramadan, masya Allah....
Bila keadaan ini terus berlanjut, tipis harapan para anak muda dapat menegakkan dan meneruskan agama islam di muka bumi ini. Selayaknyalah orang tua, maupun sekolah saling mendukung untuk menanamkan nilai pendidikan agama pada anak. Agar pendidikan agama selalu melekat pada diri anak dan tidak mudah luntur oleh perkembangan zaman.
Fenoma saat sekarang ini, banyak di kalangan orang tua bangga terhadap anaknya yang berhasil pada usia dini. Keberhasilan dimaksud adalah orang tua bangga bila anaknya dapat berbahasa inggris, menjadi model, menyanyi, menari, berhitung sempoa dan lain sebagainya.
Tapi mereka lupa akan kebanggaan anak dapat melaksanakan sholat dengan baik, bisa azan yang baik, dapat melaksanakan puasa, hapal ayat-ayat pendek dan lain sebaginya yang berkaitan dengan agama. Mereka lupa menanamkan nilai-nilai agama pada anak sejak usia dini. Padahal selayaknyalah orang tua menanamkan nilai-nilai agama sejak dini agar tertanam di dalam hatinya keyakinan akan ke Esaan Allah SWT, kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan kegemaran membaca kita suci Alqur’anul karim.
Dikalangan remaja saja saat ini, bila kita amati pada saat hari jumat dan bulan suci ramadan. Penghuni mesjid pada saat sholat jumat masih didominasi orang tua. sementara anak muda atau remaja masih banyak berkeliaran pada saat umat islam melaksanakan ibadah sholat jumat. Banyak dikalangan remaja muslim kurang menyadari arti pentingnya sholat jumat. Mereka beranggapan bahwa sholat jumat miliknya orang tua, persepsi yang keliru.
Demikian juga bila kita perhatikan pada saat bulan ramadan, penghuni masjid juga masih didominasi oleh kalangan orang tua. Sebab anak-anak muda juga beranggapan yang sama bahwa masjid di bulan ramadan hanya miliknya orang tua saja.
Semua ini tidak terlepas dari didikan dan asuhan orang tua sejak dini. Bagaimana seharusnya orang tua menanamkan nilai-nilai pendidikan agama pada anak sejak usia dini. Memberikan contoh yang baik dalam keluarga bagaimana cara melaksanakan dan mengerjakan sholat yang baik. Melaksanakan puasa di bulan ramadan, berakhlak yang baik, menanamkan agar anak gemar membaca. Semua ini tidak terlepas dari peran oarantua dalam menenamkan nilai pendidikan agama sejak usia dini. Agar anak kelak dimasa depan tidak kehilangan agama sebagai pegangan hidup.
Bila kita perhatikan lagi, saat ini pada pendidikan madrasah sekalipun. Anak-anak yang belajar di madrasah masih banyak yang belum dapat melaksanakan sholat lima waktu dengan sempurna. Diantara mereka hanya dapat mengerjakan sholat ada yang 2, 3 kali sehari semalam. Padahal kita tau sholat itu 5 kali sehari semalam. Belum lagi pada saat bulan ramadan, diantara mereka bahkan tidak melaksanakan puasa selama bulan ramadan, masya Allah....
Bila keadaan ini terus berlanjut, tipis harapan para anak muda dapat menegakkan dan meneruskan agama islam di muka bumi ini. Selayaknyalah orang tua, maupun sekolah saling mendukung untuk menanamkan nilai pendidikan agama pada anak. Agar pendidikan agama selalu melekat pada diri anak dan tidak mudah luntur oleh perkembangan zaman.
Sabtu, 01 Januari 2011
DANA PENDIDIKAN
Dana Pendidikan Disimpan di Bank BUMN
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan Soritaon Siregar mengatakan, dana pengembangan pendidikan akan disimpan di deposito salah satu bank BUMN dengan bunga dibayar di muka. Pendapatan bunga deposito inilah yang akan digunakan sebagai dana beasiswa, sedangkan dana Rp 1 triliun tetap disimpan sebagai dana abadi.
Pada 2011 kami akan memperoleh tambahan dana abadi Rp 1 triliun lagi yang akan dialokasikan untuk dana pengembangan dan dana cadangan pendidikan masing-masing Rp 500 miliar.
-- Soritaon Siregar
”Pada 2011, kami akan memperoleh tambahan dana abadi sebesar Rp 1 triliun lagi. Kali ini dana tersebut akan dialokasikan untuk dana pengembangan pendidikan (endowment fund) dan dana cadangan pendidikan, masing-masing Rp 500 miliar. Dana cadangan pendidikan ini dialokasikan untuk kebutuhan darurat di daerah yang dilanda bencana alam,” ujar Soritaon.
Diberitakan sebelumnya, bunga dari dana abadi pendidikan sebesar Rp 1 triliun akan dipakai untuk beasiswa mahasiswa program S-2 dan S-3, serta dana penelitian. Adapun beasiswa untuk siswa pendidikan dasar dan menengah, serta mahasiswa S-1 sudah ada dana lain yang berbeda sumbernya.
Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan hal itu dalam jumpa pers, Kamis (30/12/2010) kemarin di Jakarta. Dana abadi beasiswa sebesar Rp 1 triliun tersebut berasal dari lonjakan penerimaan negara akibat kenaikan harga minyak mentah awal 2010.
Semula, dalam RAPBN ditetapkan Rp 2,4 triliun. Tetapi, dalam APBN jumlahnya menjadi Rp 1 triliun.
”Dana ini sudah bisa dicairkan. Tidak ada masalah. Komite Pendidikan sudah dibentuk segera setelah APBN Perubahan 2010,” kata Nuh.
sumber: http://edukasi.kompas.com/read/2010/12/31/16353365/Dana.Pendidikan.Disimpan.di.Bank.BUMN
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan Soritaon Siregar mengatakan, dana pengembangan pendidikan akan disimpan di deposito salah satu bank BUMN dengan bunga dibayar di muka. Pendapatan bunga deposito inilah yang akan digunakan sebagai dana beasiswa, sedangkan dana Rp 1 triliun tetap disimpan sebagai dana abadi.
Pada 2011 kami akan memperoleh tambahan dana abadi Rp 1 triliun lagi yang akan dialokasikan untuk dana pengembangan dan dana cadangan pendidikan masing-masing Rp 500 miliar.
-- Soritaon Siregar
”Pada 2011, kami akan memperoleh tambahan dana abadi sebesar Rp 1 triliun lagi. Kali ini dana tersebut akan dialokasikan untuk dana pengembangan pendidikan (endowment fund) dan dana cadangan pendidikan, masing-masing Rp 500 miliar. Dana cadangan pendidikan ini dialokasikan untuk kebutuhan darurat di daerah yang dilanda bencana alam,” ujar Soritaon.
Diberitakan sebelumnya, bunga dari dana abadi pendidikan sebesar Rp 1 triliun akan dipakai untuk beasiswa mahasiswa program S-2 dan S-3, serta dana penelitian. Adapun beasiswa untuk siswa pendidikan dasar dan menengah, serta mahasiswa S-1 sudah ada dana lain yang berbeda sumbernya.
Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan hal itu dalam jumpa pers, Kamis (30/12/2010) kemarin di Jakarta. Dana abadi beasiswa sebesar Rp 1 triliun tersebut berasal dari lonjakan penerimaan negara akibat kenaikan harga minyak mentah awal 2010.
Semula, dalam RAPBN ditetapkan Rp 2,4 triliun. Tetapi, dalam APBN jumlahnya menjadi Rp 1 triliun.
”Dana ini sudah bisa dicairkan. Tidak ada masalah. Komite Pendidikan sudah dibentuk segera setelah APBN Perubahan 2010,” kata Nuh.
sumber: http://edukasi.kompas.com/read/2010/12/31/16353365/Dana.Pendidikan.Disimpan.di.Bank.BUMN
Langganan:
Postingan (Atom)