para siswa SMA/MA dan sederajat hari ini sedang menjalani Ujian Nasional. dengan UN nantinya akan menentukan kelulusan dan ketentuan melanjutkan ke PT mana yang akan diplih setelah lulus nanti. untuk itu para siswa yang menjalani UN hendaknya dapat menjaawab semua soal UN dengan baik karena telah mempersiapkan diri jauh hari seblumnya.
diharapkan dalam pengumuman UN hendaknya tidak ada siswa yang kecewa dengan hasil yang telah ia peroleh sesuai usahanya masing-masing. selama dalam pendidikan yang sungguh-sungguh belajar tentunya menhgaharapkan nilai dan hasil yang maskimal. sedangkan yang belajarnya setengah sungguh akan memperoleh nilai yang setimpal pula.
dengan UN semua kita akan mengharapkan hasil yang baik, tidak ada harapan yang tidak baik. dengan UN pula mutu pendidikan akan meningkatkan pula sebagaimana harapan semua pihak termasuk pemerintah, dan masyrakat.
dengan mmeningkatnya mutu pendidikan kita dimasa mendatang SDM kita telah sangat siap menghadapi persaingan global, dimana pada saat ini kita semua telah menuju ke arah sana (global). dengan mutu pendidikan yang sepadan dengan negera lain diharapkan SDM kita tidak kalah saing dalam menghadapi tantangan zaman yang telah berada di depan mata.
hanya satu harapan penulis, dengan pendidikan yang berkualitas, iman dan ketaqwaan kita akan berkualitas pula sebagaimana tuntutan dan arahan pemerintah saat ini yang tercermin dalam penerapan pendidikan karakter.
by Inom Nasution
Minggu, 15 April 2012
Jumat, 16 Maret 2012
Pendidikan Karakter Contoh Pendidikan Karakter Dikembangkan
Contoh penerapan pendidikan karakter dikembangkan di 500 institusi pendidikan formal dan nonformal di 33 provinsi.
Praktik-praktik pendidikan karakter yang sudah dijalankan itu, diharapkan dapat memberi insiprasi sekolah lain untuk melaksanakan dan mengembangkan pendidikan karakter yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah atau daerah masing-masing.
Pendidikan karakter di sekolah-sekolah itu mestinya juga mengambil dari kearifan lokal, selain nilai-nilai kebajikan yang umum.
"Kita ingin penerapnnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah yang dapat diukur. Misalnya, kebersihan masih jadi problem banyak sekolah. Bisa dimulai dari situ, lalu dikembangkan pada karakter lain yang mudah diukur dan diterapkan," kata Erry Utomo, Kepala Bidang Kurikulum dan Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional, dalam seminar bertajuk Pendidikan Harmoni Sebagai Pendidikan Karakter Yang Kontekstual di Jakarta, Senin (26/9/2011).
Guru Besar Emeritus Universitas Negeri Jakarta, HAR Tilaar, mengkritisi pendidikan karakter yang tidak memiliki konsep yang jelas. Pendidikan karakter di Indonesia mestinya berdasarkan kebudayaan Indonesia yang multikultural.
"Pendidikan karakter Indonesia semestinya dengan mengembangkan nilai-nilai yang kita sepakati bersama yang memepersatukan Indonesia. Ini akan menjadi karakter yang khas Indonesia dibanding dari negara lain, sebagai negara yang hidup dalam budaya multikultural," kata Tilaar.
Menurut Tilaar, nilai-nilai karakter Indoensia yang hendak dibangun itu ada di dalam nilai-nilai Pancasila, yang sebenarnya digali dari kebudayaan-kebudayaan daerah. Yang dibutuhkan sekarang ini, bagaimana pendidikan nasional kita dapat menerapkan pendidikan yang mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkarakter," kata Tilaar.
Sementara itu, Tjahjono Soerjodibroto, Direktur Nasional World Vision Indonesia, mengatakan perlu dikembangkan pendidikan kontekstual yang sesuai dengan isu dan kebutuhan pengembangan wilayah setempat.
Pendidikan kontekstual merupakan pendidikan yang memberdayakan dan membangun kesadaran kritis. Pendidikan itu yang bertumpu pada kearifan dan potensi lokal, guna menyiapkan anak untuk dapat hidup utuh sepenuhnya dan memiliki karakter yang baik.
Pendidikan karakter yang kontekstual, antara lain dikembangkan World Vision Indonesia - Wahana Visi Indonesia melalui pendidikan harmoni. Di sini diajarkan nilai-nilai harmoni dengan diri sendiri, sesama, dan alam untuk dapat hidup dalam masyarakat multikultural.
Pendidikan harmoni ini sebagai salah satu model pendidikan karakter yang kontekstual yang dikembangkan di banyak sekolah di Sulawesi Tengah.
"Dengan menggali kembali warisan budaya dan kearifan lokal yang sejatinya telah mencontohkan kehidupan yang rukun dan damai, maka nilai-nilai harmoni kembali digali dari budaya setempat," kata Tjahjono.
sumber: http://edukasi.kompas.com/read/2011/09/26/21215179/Contoh.Pendidikan.Karakter.Dikembangkan
Praktik-praktik pendidikan karakter yang sudah dijalankan itu, diharapkan dapat memberi insiprasi sekolah lain untuk melaksanakan dan mengembangkan pendidikan karakter yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah atau daerah masing-masing.
Pendidikan karakter di sekolah-sekolah itu mestinya juga mengambil dari kearifan lokal, selain nilai-nilai kebajikan yang umum.
"Kita ingin penerapnnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah yang dapat diukur. Misalnya, kebersihan masih jadi problem banyak sekolah. Bisa dimulai dari situ, lalu dikembangkan pada karakter lain yang mudah diukur dan diterapkan," kata Erry Utomo, Kepala Bidang Kurikulum dan Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional, dalam seminar bertajuk Pendidikan Harmoni Sebagai Pendidikan Karakter Yang Kontekstual di Jakarta, Senin (26/9/2011).
Guru Besar Emeritus Universitas Negeri Jakarta, HAR Tilaar, mengkritisi pendidikan karakter yang tidak memiliki konsep yang jelas. Pendidikan karakter di Indonesia mestinya berdasarkan kebudayaan Indonesia yang multikultural.
"Pendidikan karakter Indonesia semestinya dengan mengembangkan nilai-nilai yang kita sepakati bersama yang memepersatukan Indonesia. Ini akan menjadi karakter yang khas Indonesia dibanding dari negara lain, sebagai negara yang hidup dalam budaya multikultural," kata Tilaar.
Menurut Tilaar, nilai-nilai karakter Indoensia yang hendak dibangun itu ada di dalam nilai-nilai Pancasila, yang sebenarnya digali dari kebudayaan-kebudayaan daerah. Yang dibutuhkan sekarang ini, bagaimana pendidikan nasional kita dapat menerapkan pendidikan yang mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkarakter," kata Tilaar.
Sementara itu, Tjahjono Soerjodibroto, Direktur Nasional World Vision Indonesia, mengatakan perlu dikembangkan pendidikan kontekstual yang sesuai dengan isu dan kebutuhan pengembangan wilayah setempat.
Pendidikan kontekstual merupakan pendidikan yang memberdayakan dan membangun kesadaran kritis. Pendidikan itu yang bertumpu pada kearifan dan potensi lokal, guna menyiapkan anak untuk dapat hidup utuh sepenuhnya dan memiliki karakter yang baik.
Pendidikan karakter yang kontekstual, antara lain dikembangkan World Vision Indonesia - Wahana Visi Indonesia melalui pendidikan harmoni. Di sini diajarkan nilai-nilai harmoni dengan diri sendiri, sesama, dan alam untuk dapat hidup dalam masyarakat multikultural.
Pendidikan harmoni ini sebagai salah satu model pendidikan karakter yang kontekstual yang dikembangkan di banyak sekolah di Sulawesi Tengah.
"Dengan menggali kembali warisan budaya dan kearifan lokal yang sejatinya telah mencontohkan kehidupan yang rukun dan damai, maka nilai-nilai harmoni kembali digali dari budaya setempat," kata Tjahjono.
sumber: http://edukasi.kompas.com/read/2011/09/26/21215179/Contoh.Pendidikan.Karakter.Dikembangkan
Sabtu, 21 Januari 2012
SNMPTN 2012 Majelis Rektor Kaji UN Jadi "Tiket" Masuk PTN
Ketua Majelis Rektor PTN Indonesia Idrus Paturusi mengatakan, pihaknya masih mengkaji kebijakan yang diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait nilai ujian nasional (UN) yang akan dijadikan evaluasi akhir kelulusan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2012. Ia mengatakan, saat ini tengah dilakukan penyaringan hasil seleksi mahasiswa melalui jalur undangan.
"Tapi masih dikaji, sehingga UN mempunyai harga untuk dimasukkan sebagai seleksi masuk perguruan tinggi," kata Idrus, Kamis (19/1/2012) malam, di Jakarta, seperti dikutip Antara.
Idrus mengungkapkan, Majelis Rektor sangat mengharapkan bahwa Panitia SNMPTN bekerja semaksimal mungkin untuk mengatasi bocoran atau kelompok yang menginginkan bahwa ada bocoran, joki, dan sebagainya.
"Diusahakan untuk dieliminasi semaksimal mungkin," katanya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Djoko Santoso mengatakan, hasil ujian nasional akan dijadikan evaluasi akhir penentu kelulusan SNMPTN. Syarat itu berlaku untuk SNMPTN jalur undangan mau pun jalur ujian tertulis. Akhir penilaian kelulusan SNMPTN di masing-masing jalur penerimaan tersebut akan dievaluasi menggunakan hasil UN.
Beberapa waktu lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh memastikan bahwa nilai ujian nasional (UN) akan menjadi salah satu syarat untuk masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Ia menjelaskan, ide menjadikan nilai UN sebagai prasyarat masuk PTN terinspirasi dari digunakannya nilai UN pada jenjang sebelumnya (SD dan SMP) sebagai prasyarat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
"Nilai UN SD dipakai untuk melanjutkan SMP, UN SMP untuk ke SMA, mengapa SMA tidak? Idenya kan itu," kata Nuh kepada Kompas.com di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Gedung Kemdikbud), Jakarta, Jumat (30/12/2011).
Menurut Nuh, yang harus diutamakan adalah peningkatan kredibilitas UN itu sendiri sehingga dapat menjadi bagian dari upaya menyatukan sistem.
"Memang perlu waktu untuk mengintegrasikannya. Tapi saya pastikan ini berlaku mulai tahun 2012," ujar Nuh.
Penolakan
Kebijakan ini pun menuai reaksi dari pimpinan perguruan tinggi negeri, salah satunya Rektor Universitas Gadjah Mada Soedjarwadi. Menurutnya, kebijakan itu harus dikaji terlebih dahulu.
"Kami menilai masih banyak hal yang harus dikaji untuk menerapkan kebijakan tersebut," kata Sudjarwadi, di Yogyakarta, Kamis (29/12/2011).
Ia berpendapat, nilai ujian nasional (UN) tidak serta merta bisa dijadikan tes masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Sebab, menurutnya, tujuan pelaksanaan UN dan tes masuk PTN berbeda satu sama lain.
"Alasan itu pula yang melatarbelakangi UGM untuk tidak menerapkan nilai UN sebagai syarat penerimaan mahasiswa baru (PMB) tahun depan," katanya.
Sudjarwadi mengatakan, UN diselenggarakan untuk mengukur hasil pembelajaran peserta didik selama tiga tahun. Sementara, tes masuk PTN diadakan untuk menjaring mahasiswa baru yang cocok dengan perguruan tinggi tersebut, dengan menggunakan tes multiobjektif yang saling menyatu.
Respons senada juga disampaikan Rektor Universitas Brawijaya Malang, Yogi Sugito. Ia meminta agar mekanisme UN SMA dibenahi terlebih dulu sebelum memberlakukan UN sebagai syarat wajib penerimaan mahasiswa baru di PTN.
"Hasil UN masih belum bisa mereprestasikan kondisi riil di lapangan, sebab banyak sekolah (SMA) yang ada di pinggiran hasil UN-nya justru lebih bagus dari SMA favorit yang ada di perkotaan," kata Yogi, di Malang, Jawa Timur.
Ia mengatakan, jika yang diterima PTN banyak siswa dari SMA pinggiran, akan menimbulkan protes dari SMA-SMA yang ada di perkotaan. Yogi sendiri mengungkapkan, Universitas Brawijaya belum bisa melaksanakan program yang digagas Kemdikbud tersebut. Namun, Yogi mengakui, gagasan tersebut baik jika diterapkan di masa yang akan datang.
Lebih jauh ia mengungkapkan, UN masih harus dibenahi agar bisa benar-benar mereprenstasikan kondisi dan kemampuan siswa secara riil di lapangan. Menurutnya, nilai UN seringkali merupakan hasil "kerja sama" antarsekolah, agar siswa atau anak didiknya bisa lulus semua atau nilainya bagus. Sehingga, bukan ukuran sesungguhnya kemampuan siswa.
sumber: http://edukasi.kompas.com/read/2012/01/20/09564955/Majelis.Rektor.Kaji.UN.Jadi.amp.Tiket.amp.Masuk.PTN
"Tapi masih dikaji, sehingga UN mempunyai harga untuk dimasukkan sebagai seleksi masuk perguruan tinggi," kata Idrus, Kamis (19/1/2012) malam, di Jakarta, seperti dikutip Antara.
Idrus mengungkapkan, Majelis Rektor sangat mengharapkan bahwa Panitia SNMPTN bekerja semaksimal mungkin untuk mengatasi bocoran atau kelompok yang menginginkan bahwa ada bocoran, joki, dan sebagainya.
"Diusahakan untuk dieliminasi semaksimal mungkin," katanya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Djoko Santoso mengatakan, hasil ujian nasional akan dijadikan evaluasi akhir penentu kelulusan SNMPTN. Syarat itu berlaku untuk SNMPTN jalur undangan mau pun jalur ujian tertulis. Akhir penilaian kelulusan SNMPTN di masing-masing jalur penerimaan tersebut akan dievaluasi menggunakan hasil UN.
Beberapa waktu lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh memastikan bahwa nilai ujian nasional (UN) akan menjadi salah satu syarat untuk masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Ia menjelaskan, ide menjadikan nilai UN sebagai prasyarat masuk PTN terinspirasi dari digunakannya nilai UN pada jenjang sebelumnya (SD dan SMP) sebagai prasyarat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
"Nilai UN SD dipakai untuk melanjutkan SMP, UN SMP untuk ke SMA, mengapa SMA tidak? Idenya kan itu," kata Nuh kepada Kompas.com di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Gedung Kemdikbud), Jakarta, Jumat (30/12/2011).
Menurut Nuh, yang harus diutamakan adalah peningkatan kredibilitas UN itu sendiri sehingga dapat menjadi bagian dari upaya menyatukan sistem.
"Memang perlu waktu untuk mengintegrasikannya. Tapi saya pastikan ini berlaku mulai tahun 2012," ujar Nuh.
Penolakan
Kebijakan ini pun menuai reaksi dari pimpinan perguruan tinggi negeri, salah satunya Rektor Universitas Gadjah Mada Soedjarwadi. Menurutnya, kebijakan itu harus dikaji terlebih dahulu.
"Kami menilai masih banyak hal yang harus dikaji untuk menerapkan kebijakan tersebut," kata Sudjarwadi, di Yogyakarta, Kamis (29/12/2011).
Ia berpendapat, nilai ujian nasional (UN) tidak serta merta bisa dijadikan tes masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Sebab, menurutnya, tujuan pelaksanaan UN dan tes masuk PTN berbeda satu sama lain.
"Alasan itu pula yang melatarbelakangi UGM untuk tidak menerapkan nilai UN sebagai syarat penerimaan mahasiswa baru (PMB) tahun depan," katanya.
Sudjarwadi mengatakan, UN diselenggarakan untuk mengukur hasil pembelajaran peserta didik selama tiga tahun. Sementara, tes masuk PTN diadakan untuk menjaring mahasiswa baru yang cocok dengan perguruan tinggi tersebut, dengan menggunakan tes multiobjektif yang saling menyatu.
Respons senada juga disampaikan Rektor Universitas Brawijaya Malang, Yogi Sugito. Ia meminta agar mekanisme UN SMA dibenahi terlebih dulu sebelum memberlakukan UN sebagai syarat wajib penerimaan mahasiswa baru di PTN.
"Hasil UN masih belum bisa mereprestasikan kondisi riil di lapangan, sebab banyak sekolah (SMA) yang ada di pinggiran hasil UN-nya justru lebih bagus dari SMA favorit yang ada di perkotaan," kata Yogi, di Malang, Jawa Timur.
Ia mengatakan, jika yang diterima PTN banyak siswa dari SMA pinggiran, akan menimbulkan protes dari SMA-SMA yang ada di perkotaan. Yogi sendiri mengungkapkan, Universitas Brawijaya belum bisa melaksanakan program yang digagas Kemdikbud tersebut. Namun, Yogi mengakui, gagasan tersebut baik jika diterapkan di masa yang akan datang.
Lebih jauh ia mengungkapkan, UN masih harus dibenahi agar bisa benar-benar mereprenstasikan kondisi dan kemampuan siswa secara riil di lapangan. Menurutnya, nilai UN seringkali merupakan hasil "kerja sama" antarsekolah, agar siswa atau anak didiknya bisa lulus semua atau nilainya bagus. Sehingga, bukan ukuran sesungguhnya kemampuan siswa.
sumber: http://edukasi.kompas.com/read/2012/01/20/09564955/Majelis.Rektor.Kaji.UN.Jadi.amp.Tiket.amp.Masuk.PTN
Senin, 09 Januari 2012
TIPS Mengenal Jenis-jenis Beasiswa
KOMPAS.com - Berburu beasiswa, tak cukup hanya mencari informasi. Mengenal jenis-jenis beasiswa juga penting dilakukan untuk menemukan, beasiswa mana yang pas untuk karakter dan keunggulan yang kita miliki. Sehingga, peluang untuk mendapatkannya pun akan lebih besar.
Saat ini, banyak jenis beasiswa yang dapat diburu, sesuai dengan rentang waktu, jumlah, dan lokasi beasiswa tersebut. Beberapa universitas umumnya memberikan beasiswa sebelum perkuliahan dimulai. Ada juga beasiswa prestasi yang berbasis pada kecakapan akademik, budaya, dan lain sebagainya.
Cara terbaik untuk mencari beasiswa adalah dengan mempelajari jenis-jenis beasiswa yang ada. Setiap pendonor beasiswa tentunya memiliki daya tarik dan aturan sendiri terkait beasiswa yang diberikan. Ketika Anda mempelajari beasiswa-beasiswa yang ada, tentunya Anda harus mengetahui berapa banyak, dan alasan dibalik beasiswa tersebut.
Berikut adalah beberapa jenis beasiswa:
Beasiswa Penghargaan
Beasiswa ini biasanya diberikan kepada kandidat yang memiliki keunggulan akademik. Beasiswa ini diberikan berdasarkan prestasi akademik mereka secara keseluruhan. Misalnya, dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Meski sangat kompetitif, beasiswa ini ada dalam berbagai bentuk.
Beasiswa Bantuan
Jenis beasiswa ini adalah untuk mendanai kegiatan akademik para mahasiswa yang kurang beruntung, tetapi memiliki prestasi. Komite beasiswa biasanya memberikan beberapa penilaian pada kesulitan ini, misalnya, seperti pendapatan orangtua, jumlah saudara kandung yang sama-sama tengah menempuh studi, pengeluaran, biaya hidup, dan lain-lain.
Beasiswa Atletik
Universitas biasanya merekrut atlet populer untuk diberikan beasiswa dan dijadikan tim atletik perguruan tinggi mereka. Banyak atlet menyelesaikan pendidikan mereka secara gratis, tetapi membayarnya dengan prestasi olahraga. Beasiswa seperti ini biasanya tidak perlu dikejar, karena akan diberikan keada mereka yang memiliki prestasi.
Beasiswa Penuh
Banyak orang menilai bahwa beasiswa diberikan kepada penerimanya untuk menutupi keperluan akademik secara keseluruhan. Jika Anda benar-benar beruntung, tentunya Anda akan mendapatkan beasiwa seperti ini. Beasiswa akan diberikan untuk menutupi kebutuhan hidup, buku, dan biaya pendidikan. Namun, banyak beasiswa lainnya meng-cover biaya hidup, buku, atau sebagian dari uang sekolah.
Apapun jenis beasiswanya, Anda perlu benar-benar mempelajarinya. Jika sudah mendapatkannya, maka manfaatkan sebaik-baiknya! Selamat mencoba!
sumber: http://edukasi.kompas.com/read/2012/01/09/09071249/Mengenal.Jenis-jenis.Beasiswa
Saat ini, banyak jenis beasiswa yang dapat diburu, sesuai dengan rentang waktu, jumlah, dan lokasi beasiswa tersebut. Beberapa universitas umumnya memberikan beasiswa sebelum perkuliahan dimulai. Ada juga beasiswa prestasi yang berbasis pada kecakapan akademik, budaya, dan lain sebagainya.
Cara terbaik untuk mencari beasiswa adalah dengan mempelajari jenis-jenis beasiswa yang ada. Setiap pendonor beasiswa tentunya memiliki daya tarik dan aturan sendiri terkait beasiswa yang diberikan. Ketika Anda mempelajari beasiswa-beasiswa yang ada, tentunya Anda harus mengetahui berapa banyak, dan alasan dibalik beasiswa tersebut.
Berikut adalah beberapa jenis beasiswa:
Beasiswa Penghargaan
Beasiswa ini biasanya diberikan kepada kandidat yang memiliki keunggulan akademik. Beasiswa ini diberikan berdasarkan prestasi akademik mereka secara keseluruhan. Misalnya, dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Meski sangat kompetitif, beasiswa ini ada dalam berbagai bentuk.
Beasiswa Bantuan
Jenis beasiswa ini adalah untuk mendanai kegiatan akademik para mahasiswa yang kurang beruntung, tetapi memiliki prestasi. Komite beasiswa biasanya memberikan beberapa penilaian pada kesulitan ini, misalnya, seperti pendapatan orangtua, jumlah saudara kandung yang sama-sama tengah menempuh studi, pengeluaran, biaya hidup, dan lain-lain.
Beasiswa Atletik
Universitas biasanya merekrut atlet populer untuk diberikan beasiswa dan dijadikan tim atletik perguruan tinggi mereka. Banyak atlet menyelesaikan pendidikan mereka secara gratis, tetapi membayarnya dengan prestasi olahraga. Beasiswa seperti ini biasanya tidak perlu dikejar, karena akan diberikan keada mereka yang memiliki prestasi.
Beasiswa Penuh
Banyak orang menilai bahwa beasiswa diberikan kepada penerimanya untuk menutupi keperluan akademik secara keseluruhan. Jika Anda benar-benar beruntung, tentunya Anda akan mendapatkan beasiwa seperti ini. Beasiswa akan diberikan untuk menutupi kebutuhan hidup, buku, dan biaya pendidikan. Namun, banyak beasiswa lainnya meng-cover biaya hidup, buku, atau sebagian dari uang sekolah.
Apapun jenis beasiswanya, Anda perlu benar-benar mempelajarinya. Jika sudah mendapatkannya, maka manfaatkan sebaik-baiknya! Selamat mencoba!
sumber: http://edukasi.kompas.com/read/2012/01/09/09071249/Mengenal.Jenis-jenis.Beasiswa
Selasa, 03 Januari 2012
Jadi Guru yang Menyenangkan? Ini Tipsnya!
Seorang guru tentunya ingin membangun iklim komunikasi yang baik dengan siswanya, agar para siswa mengerti apa yang disampaikan, dan membuat aktivitas belajar mengajar menjadi menyenangkan.
Bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan itu? Para guru, di antaranya, dituntut untuk cekatan merespons kebutuhan siswa, selalu siap untuk berdiskusi, dab menjadi pendengar yang baik atas persoalan belajar siswa. Tetapi, untuk melaksanakan itu semua, yang tak kalah penting adalah memberikan “aturan main” yang jelas, dan berikan kesempatan bagi siswa untuk memberikan umpan balik.
Kedengarannya memang mudah. Bagaimana mempraktikkannya? Ada beberapa cara yang mungkin bisa membantu Anda untuk menciptakan komunikasi yang efektif antara pengajar dan anak didik:
1. Mulailah pada hari pertama sekolah
Pada setiap awal tahun ajaran, atau semester, carilah waktu yang tepat untuk membuat semua aturan, dan kesempatan bagi siswa untuk berkomunikasi tentang berbagai situasi, termasuk pada siswa yang ‘bermasalah’. Seorang guru harus memastikan bahwa siswa merasa didekati sejak hari pertama sekolah.
2. Jadilah proaktif
Seorang guru harus berjuang ke arah gaya mendidik yang proaktif. Selain ada keuntungan dari momen yang spontan, tapi dapat juga digunakan untuk berkomunikasi dengan siswa, misalnya mengatur jadwal berdiskusi di luar jam mengajar.
3. Menjadi pendengar yang aktif
Mendengarkan secara aktif menunjukkan bahwa guru benar-benar mencoba untuk memahami secara verbal dan nonverbal pesan yang disampaikan, merasakan perasaan, dan pikiran. Menjadikan siswa yakin dan merasa dihargai bahwa apa yang mereka sampaikan mendapatkan perhatian.
4. Pastikan Anda mengatakan, "Saya mendengar Anda"
Seorang guru harus memvalidasi apa yang dikatakan oleh semua siswanya. Namun, validasi tidak berarti bahwa guru setuju atau percaya dengan segala hal yang dikatakan siswa, tetapi lebih untuk mengakui sudut pandang para siswa. Validasi membantu siswa percaya bahwa guru mendengarkan dan menghormati pendapat mereka. Misalnya, sebuah komentar seperti, "Aku senang kamu bisa berbagi pemikiran. Saya tentu tidak langsung setuju dengan perspektif Anda, tapi saya ingin mendengar lebih banyak."
5. Lakukan seperti Anda ingin diperlakukan
Seorang guru tentu ingin dan mengharapkan orang lain memperlakukan kita dengan hormat, berkomunikasi dengan jelas, dan memberikan tanggapan yang sesuai. Sikap empati dan melibatkan diri berdiskusi dengan siswa akan mengurangi sikap defensif dan memungkinkan para siswa merasa nyaman.
6. Jangan menghakimi dan menuduh
Seorang guru tentu ingin siswanya mengerti apa yang diajarkan tanpa membenci guru atau mata pelajarannyanya. Untuk itu, seorang guru sebaiknya tidak menghakimi, dan menuduh, tetapi harus memberikan pesan yang mudah ditafsirkan. Itu akan meningkatkan probabilitas siswa mendengarkan apa yang guru katakan.
7. Berkomunikasi secara jelas dan singkat
Banyak guru berusaha untuk menyampaikan banyak informasi pada satu waktu, tetapi itu akan membuat siswa kelebihan beban informasi, kewalahan, dan sulit mencerna. Maka itu, seorang guru selaiknya melakukan komunikasi yang rutin, singkat, dan terfokus dengan siswanya. Sebab, tidak semuanya harus diselesaikan dalam satu diskusi.
8. Menjadi model kejujuran dan martabat
Siswa sangat cerdik dalam memahami kejujuran guru. Seorang guru harus mengakui jika tidak mengetahui jawaban atas pertanyaan yang diajukan siswanya. Tetapi, guru harus berjanji untuk berupaya menemukan jawaban sebelum kelas berikutnya. Tidak jujur adalah kesalahan dalam mendidik.
9. Menerima pengulangan
Komunikasi adalah proses yang berkelanjutan. Siswa mungkin harus mendengarkan apa yang diajarkan berkali-kali sebelum mereka memahami dan masuk ke dalam pikirannya.
10. Ciptakan humor
Humor adalah bahan penting dalam proses komunikasi. Humor dapat meringankan, dan menjadi fasilitas yang baik ketika seorang guru tengah mengajarkan sesuatu kepada muridnya
sumber: http://edukasi.kompas.com/read/2012/01/03/09185611/Jadi.Guru.yang.Menyenangkan.Ini.Tipsnya
Bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan itu? Para guru, di antaranya, dituntut untuk cekatan merespons kebutuhan siswa, selalu siap untuk berdiskusi, dab menjadi pendengar yang baik atas persoalan belajar siswa. Tetapi, untuk melaksanakan itu semua, yang tak kalah penting adalah memberikan “aturan main” yang jelas, dan berikan kesempatan bagi siswa untuk memberikan umpan balik.
Kedengarannya memang mudah. Bagaimana mempraktikkannya? Ada beberapa cara yang mungkin bisa membantu Anda untuk menciptakan komunikasi yang efektif antara pengajar dan anak didik:
1. Mulailah pada hari pertama sekolah
Pada setiap awal tahun ajaran, atau semester, carilah waktu yang tepat untuk membuat semua aturan, dan kesempatan bagi siswa untuk berkomunikasi tentang berbagai situasi, termasuk pada siswa yang ‘bermasalah’. Seorang guru harus memastikan bahwa siswa merasa didekati sejak hari pertama sekolah.
2. Jadilah proaktif
Seorang guru harus berjuang ke arah gaya mendidik yang proaktif. Selain ada keuntungan dari momen yang spontan, tapi dapat juga digunakan untuk berkomunikasi dengan siswa, misalnya mengatur jadwal berdiskusi di luar jam mengajar.
3. Menjadi pendengar yang aktif
Mendengarkan secara aktif menunjukkan bahwa guru benar-benar mencoba untuk memahami secara verbal dan nonverbal pesan yang disampaikan, merasakan perasaan, dan pikiran. Menjadikan siswa yakin dan merasa dihargai bahwa apa yang mereka sampaikan mendapatkan perhatian.
4. Pastikan Anda mengatakan, "Saya mendengar Anda"
Seorang guru harus memvalidasi apa yang dikatakan oleh semua siswanya. Namun, validasi tidak berarti bahwa guru setuju atau percaya dengan segala hal yang dikatakan siswa, tetapi lebih untuk mengakui sudut pandang para siswa. Validasi membantu siswa percaya bahwa guru mendengarkan dan menghormati pendapat mereka. Misalnya, sebuah komentar seperti, "Aku senang kamu bisa berbagi pemikiran. Saya tentu tidak langsung setuju dengan perspektif Anda, tapi saya ingin mendengar lebih banyak."
5. Lakukan seperti Anda ingin diperlakukan
Seorang guru tentu ingin dan mengharapkan orang lain memperlakukan kita dengan hormat, berkomunikasi dengan jelas, dan memberikan tanggapan yang sesuai. Sikap empati dan melibatkan diri berdiskusi dengan siswa akan mengurangi sikap defensif dan memungkinkan para siswa merasa nyaman.
6. Jangan menghakimi dan menuduh
Seorang guru tentu ingin siswanya mengerti apa yang diajarkan tanpa membenci guru atau mata pelajarannyanya. Untuk itu, seorang guru sebaiknya tidak menghakimi, dan menuduh, tetapi harus memberikan pesan yang mudah ditafsirkan. Itu akan meningkatkan probabilitas siswa mendengarkan apa yang guru katakan.
7. Berkomunikasi secara jelas dan singkat
Banyak guru berusaha untuk menyampaikan banyak informasi pada satu waktu, tetapi itu akan membuat siswa kelebihan beban informasi, kewalahan, dan sulit mencerna. Maka itu, seorang guru selaiknya melakukan komunikasi yang rutin, singkat, dan terfokus dengan siswanya. Sebab, tidak semuanya harus diselesaikan dalam satu diskusi.
8. Menjadi model kejujuran dan martabat
Siswa sangat cerdik dalam memahami kejujuran guru. Seorang guru harus mengakui jika tidak mengetahui jawaban atas pertanyaan yang diajukan siswanya. Tetapi, guru harus berjanji untuk berupaya menemukan jawaban sebelum kelas berikutnya. Tidak jujur adalah kesalahan dalam mendidik.
9. Menerima pengulangan
Komunikasi adalah proses yang berkelanjutan. Siswa mungkin harus mendengarkan apa yang diajarkan berkali-kali sebelum mereka memahami dan masuk ke dalam pikirannya.
10. Ciptakan humor
Humor adalah bahan penting dalam proses komunikasi. Humor dapat meringankan, dan menjadi fasilitas yang baik ketika seorang guru tengah mengajarkan sesuatu kepada muridnya
sumber: http://edukasi.kompas.com/read/2012/01/03/09185611/Jadi.Guru.yang.Menyenangkan.Ini.Tipsnya
Senin, 12 Desember 2011
MANAJEMEN SEKOLAH RAMAH: SUATU TANTANGAN
Oleh. Dr. Irsan, M.Pd, M.Si.
A. Latar Belakang
Anak-anak adalah pemilik dan pewaris masa depan, tetapi potret kehidupan mereka sangat tragis, karena mereka sering menerima perlakuan yang salah dari orang dewasa. Anak-anak Indonesia perlu dididik menjadi generasi yang memiliki kualitas fisik, mental-spiritual, kecerdasan dan kepribadian yang sehat dan tangguh. Hak anak, yang merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945 maupun Konvensi Hak-Hak Anak PBB yang telah diratifikasi oleh Indonesia ke dalam Keppres No.36/1990, belum sepenuhnya dijamin, dilindungi dan dipenuhi baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Pemenuhan hak-hak anak dapat dilaksanakan melalui empat prinsip: (a) non diskrimisasi, (b) kepentingan terbaik untuk anak, (c) hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta (d) menghargai pendapat anak. Di Indonesia, pelaksanaan keempat prinsip hak anak ini belum menunjukkan kemajuan yang berarti, termasuk di lembaga pendidikan (sekolah).
Kekerasan terhadap anak adalah "semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan/atau emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial yang mengakibatkan gangguan nyata atau potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak atau terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang bertanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan" (UNICEF dalam Damanik, 2008). Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di berbagai tempat, seperti di rumah tangga, lingkungan sosial, dan sekolah. Anak usia di bawah 18 tahun perlu dilindungi agar terhindar dari berbagai tindakan kekerasan, baik yang dilaksanakan oleh perorangan maupun kelompok. Oleh karena tindakan kekerasan terhadap anak makin meningkat dan situasi kekerasan terhadap anak membutuhkan perhatian serius, maka studi tentang kekerasan terhadap anak dilakukan untuk mengakselerasikan gerakan penghapusan kekerasan terhadap anak (fisik dan non fisik) karena hal itu melanggar hak anak dan mengancam martabat kemanusiaan.
Bagaimanakah model manajemen sekolah yang dibutuhkan untuk menghindari tindakan kekerasan terhadap anak di sekolah?
B. Kekerasan TerhadapAnak
Kekerasan terhadap anak di sekolah cukup tinggi dan masih terus terjadi di Sumatera Utara khususnya di kota Medan selama manajemen sekolah dan komunitas pendidikan tidak memahami hak-hak anak, demikian menurut Meuthia Fadila Fachruddin, Ketua Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak Unimed (Waspada, 2 Januari 2008). Salah satu kekerasan yang menonjol, dengan dalih meningkatkan mutu pendidikan, adalah ”memperlama jam pulang siswa”; sementara manajemen sekolah tidak menyediakan tempat istirahat dan fasilitas pengembangan bakat masing-masing siswa. Bentuk kekerasan seperti ini adalah kekerasan struktural. Program sekolah seperti ini, didukung Pemerintah Kota Medan dengan menerapkan “lima hari belajar efektif”.
Hasil pemetaan masalah remaja putri yang dilakukan PSGPA Unimed tahun 2006 ditemukan bahwa kekerasan yang dilakukan manajemen sekolah antara lain membuat program pendidikan yang mengabaikan hak-hak anak dengan dalih untuk meningkatkan mutu lulusan. Misalnya anak dipaksakan berada di sekolah sejak pukul 07.00 sampai 16.00 untuk mengikuti berbagai program tanpa didukung fasilitas yang lengkap termasuk tempat istirahat. Hal ini bertentangan dengan pasal 11 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehubungan dengan di atas, Rafdinal (Waspada, 2 Januari 2008) tidak setuju lembaga sekolah dijadikan sebagai tempat melakukan tindakan kekerasan, dan manajemen sekolah tidak boleh membiarkan terjadi tindakan kekerasan, karena hal itu berkaitan dengan rusaknya SDM guru, SDA sekolah, model pembelajaran, karakter dan budaya siswa
Di sisi lain, peserta didik yang mengalami tindakan kekerasan dari gurunya juga telah dialami siswa di kota Medan. Bagas (10 tahun) telah mengalami tindakan kekerasan dari gurunya berupa cubitan yang mengakibatkan dadanya memar; demikian juga Rajiman Harahap (16 tahun) mengalami mata bengkak dan biram akibat ditonjok oleh guru olahraganya (Pos Metro, 8 September 2007). Kedua peserta didik tersebut bersama keluarganya telah mengadukan guru mereka ke polisi.
Usaha untuk menciptakan sekolah ramah anak telah dilakukan penulis sejak tahun 2007 bekerjasama dengan Dinas pendidikan NAD dan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA). Kegiatan yang dilakukan di Montasik (Kabupaten Aceh Besar) dan Tangse (Kabupaten Pidie) dimulai dengan membuat perencanaan strategis sekolah, pelatihan guru tentang pembelajaran inklusif dan menyenangkan, penataan lingkungan sekolah, sampai program dari anak untuk anak (child to child program) dalam bidang seni, budaya, musik, keterampilan. Child to child program dilakukan dengan orientasi dan konsultasi dengan guru, pendidik sebaya (siswa), merencanakan dan menilai situasi bersama anak-anak, merencanakan dan mengembangkan program bersama anak yang dibimbing oleh guru. Hasil yang diperoleh adalah keharmonisan antara guru dengan peserta didik, antara sesama peserta didik dan peserta didik senang mengikuti pelajaran.
Berdasarkan penelitian yang didukung oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Masalah Anak (Unicef), masih banyak anak-anak di Indonesia yang mendapatkan perlakuan buruk, dan jumlah tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia sangat tinggi. Pada awal 2006, temuan penelitian mengenai kekerasan terhadap anak di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara menunjukkan, tindak kekerasan di sekolah melibatkan kekerasan fisik dan mental. Di Sumatera Utara, lebih dari 90 persen guru mengaku pernah menyuruh murid mereka berdiri di depan kelas, dan 80 persen pernah berteriak pada murid. Semua bentuk hukuman ini mempermalukan dan merendahkan harga diri dan kemampuan anak dan banyak kekerasan terhadap anak yang bersifat tersembunyi dan sering disetujui secara sosial (Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, 2006). Dengan demikian, sudah saatnya dilakukan praktek pendidikan yang menyenangkan guna menghindari terjadinya tindakan kekeran terhadap anak di sekolah.
C. Pentingnya Mencegah Kekerasan Terhadap Anak
Minimnya partisipasi dan keterlibatan anak dalam setiap aspek kehidupan menunjukan bahwa kita belum dapat memberikan dan menghormati hak-hak mereka. Dalam proses bernegara, bermasyarakat, dan dalam dunia pendidikan terdapat sistem, struktur, dan mekanisme yang merupakan cerminan dari ideologi dan keyakinan di kalangan ’orang dewasa’ yang menolak partisipasi anak dalam kehidupan sosial, politik dan budaya, karena mereka dianggap belum perlu diminta atau didengar pandangannya tentang bagaimana proses dalam negara, masyarakat, bahkan dalam penyelenggaraan sekolah di mana secara langsung mereka terlibat di dalamnya (Faqih, 2002). Banyak organisasi negara, masyarakat, sekolah maupun rumah tangga yang menolak untuk mendengarkan anak-anak ketika mereka hendak menetapkan kebijakan yang menyangkut kehidupan anak-anak (Zainani, 2007).
Hari Anak Indonesia (HAI) yang diperingati setiap tanggal 23 Juli kiranya dapat dijadikan momentum untuk merefleksikan kembali tentang anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Namun, kondisi anak Indonesia sampai saat ini sangat memprihatinkan, karena masih banyak anak Indonesia yang hidup tanpa hak dan perlindungan yang layak..
Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Perlindungan Anak, 2005), melaporkan bahwa dalam tiga tahun (2004-2006) terjadi peningkatan kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan seksual. Sementara itu, tempat terjadinya tindak kekerasan paling banyak adalah di lingkungan sosial 35,03 %, rumah tangga 32,70 %, dan sekolah 32,27 %. Ini berarti bahwa hampir sepertiga kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan sekolah. Data tentang tiga bentuk kekerasan terhadap anak dapat dilihat pada Tabel 1. Bentuk kekerasan yang paling tinggi peningkatannya adalah adalah kekerasan psihis. Berdasarkan tabel tersebut diketahui pula bahwa setiap tahun terjadi peningkatan kekerasan terhadap anak lebih dari 50 % (66,89 % dari 2004 ke 2005; dan 52,72 % dari 2005 ke 2006).
Tabel 1.Bentuk dan Jumlah Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia
No Bentuk Kekerasan 2004 2005 2006
1 Kekerasan Fisik 140 233 247
2 Kekerasan Psikhis 80 176 451
3 Kekerasan Seksual 221 327 426
Total 441 736 1.124
Sumber: 1. Pusat Data & Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak (2005).
2. Rifah Zainani, ”Potret Buram Anak Indonesia”, Tempo, 24 Juli 2007.
Bentuk kekerasan pada anak dilihat dari sisi medis dapat digolongkan terutama ke dalam kekerasan fisik dan seksual. Ditinjau dari pelaku kekerasan bisa dari orang tua sendiri, kerabat, orang yang sehari-dekat dengan anak maupun orang lain yang tidak dikenal. Alasan perlakuan kekerasan bisa karena unsur ketidaksengajaan, kecelakaan, maupun kesengajaan yang mengarah kepada kriminal. Dampak kekerasan pada anak bisa terjadi pada jangka pendek maupun panjang, dari luka ringan hingga depresi mental maupun kematian (Gharini, 2004).
Kekerasan terhadap anak (fisik, psikhis, dan seksual) dapat membawa dampak yang permanen bagi anak. Oleh karena itu, upaya mencegah dan menanggulanginya perlu dilaksanakan dengan segera. Secara yuridis formal, perintah melindungi anak-anak dari kekerasan sudah diamanatkan UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak; bahkan, pasal 28B ayat 2 UUD 1945, secara eksplisit menjamin perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
Sekolah seyogianya berfungsi sebagai lembaga pendidikan untuk mendidik anak agar memiliki budi pekerti yang baik serta tumbuh sehat secara mental-spiritual, akan tetapi sekolah juga memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap praktek kekerasan, terutama dalam penegakan disiplin. Guru kerap kali menggunakan cara-cara kekerasan dalam mendidik anak dengan dalih disiplin. Guru membentak-bentak murid agar mau duduk manis dan mendengarkan, dan itu dianggap wajar, padahal guru telah melakukan kekerasan emosional. Kekerasan kepada anak sering "dibungkus" dengan alasan budaya. Misalnya, "anak-anak di sini harus dipukul secara fisik agar disiplin." Dalam pandangan sebagian besar guru, mendidik dengan menggunakan tindak kekerasan dapat mengubah perilaku dan prestasi anak menjadi lebih baik. Padahal, mendidik dengan menggunakan tindak kekerasan, justru merupakan bentuk tindakan yang tidak terdidik. Ini merupakan bukti bahwa banyak guru yang tidak memahami batasan kekerasan terhadap anak.
Kekerasan di sekolah yang marak terjadi seringkali dibenarkan oleh masyarakat bahkan orang tua peserta didik karena tindak kekerasan tersebut merupakan bagian dari proses mendidik anak. Padahal, hukuman apapun bentuknya bagi peserta didik, dalam jangka pendek, akan mempengaruhi konsentrasi, persepsi dan perilakunya, hingga tidak tertutup kemungkinan anak menjadi malas belajar, malas sekolah, tinggal kelas atau berhenti sekolah. Secara psikologis, hukuman di lembaga pendidikan dapat menyebabkan anak menjadi trauma atau antipati terhadap sekolah (Syamsuarni, 2004).
Kekerasan merupakan praktek pola asuh authoritarian. Pendidik authoritarian berusaha untuk menentukan, mengontrol dan menilai tingkah laku anak sesuai dengan standar-standar yang absolut mengenai perilaku. Pendidik seperti ini menekankan nilai kepatuhan yang tinggi terhadap kekuasaan atau kewenangannya dengan menghukum, memaksa untuk mengekang ‘kehendak diri’ anak bila perilaku dan keyakinan-keyakinan anak bertentangan dengan apa yang dipandang benar menurut keyakinan dirinya. Dampak pola pengasuhan authoritarian adalah anak menjadi penakut, cemas atau gelisah, suka murung, tidak bahagia, emosional, suka mengganggu, permusuhan secara pasif , menggunakan tipu daya, stres, mudah dongkol dan menarik diri dari masyarakat, dan tidak terarah (Ire, 2005).
Mengingat masih banyaknya terjadi kekerasan terhadap peserta didik, maka diperlukan pendekatan baru, yakni perlu menempuh pendekatan kelembutan, baik untuk menghindari maupun untuk mengurangi tindakan kekerasan terhadap peserta didik. Salah satu tempat berlangsungnya pendekatan kelembutan terhadap anak-anak adalah sekolah. Oleh karena itu, sudah waktunya dikembangkan apa yang disebut dengan model manajemen sekolah ramah anak (MESRA). Kunci utama pembuka kemungkinan dilaksanakannya MESRA harus dimulai dari perubahan manajemen sekolah, yaitu manajemen yang selalu mendayagunakan segala potensi/sumberdaya yang ada untuk kepentingan terbaik anak (peserta didik), non diskriminasi, perkembangan anak, menghargai pendapat anak, terutama dalam manajemen pembelajaran dan manajemen pelayanan peserta didik. Dengan menerapkan manajemen sekolah ramah anak, diyakini bahwa kekerasan terhadap peserta didik akan berkurang dengan signifikan.
D. Tipe Kekerasan Terhadap Anak
Johan Galtung (2003) membagi kekerasan menjadi tiga tipe yaitu kekerasan langsung, kekerasan kultural, dan kekerasan struktural. Kekerasan langsung adalah sebuah peristiwa (event); kekerasan struktural adalah sebuah proses; sedangkan kekerasan kultural adalah suatu kekerasan yang bersifat permanen. Kekerasan kultural merupakan strata yang paling dasar dan merupakan sumber inspirasi bagi kekerasan struktural dan kekerasan langsung. Strata berikutnya, kekerasan struktural berupa ritme-ritme kekerasan yang melokal dan merupakan pola-pola dari kekerasan kultural. Puncaknya, kekerasan yang tampak oleh mata berupa kekerasan langsung yang dilakukan oleh manusia terhadap yang lain.
Kekerasan langsung mewujud dalam perilaku, misalnya pembunuhan, pemukulan, intimidasi, penyiksaan. Kekerasan struktural atau kekerasan yang melembaga mewujud dalam konteks, sistem, dan struktur, misalnya diskriminasi dalam pendidikan. Kekerasan kultural mewujud dalam sikap, perasaan, nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, misalnya, kebencian, ketakutan, rasisme, seksisme, ketidaktoleranan (Fisher, 2001).
Pengalaman di banyak negara, menunjukkan bahwa kekerasan di dalam masyarakat lahir dari pengabaian-pengabaian terhadap sense of justice (Sihombing, 2005). Kekerasan dengan segala manifestasinya tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan serangan terhadap martabat manusia. Pasal 5 Deklarasi Universal HAM menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina. Kemudian sebangun dengan ketentuan pasal ini, pasal 7 Kovenan Hak Sipil dan Politik menyatakan tidak seorang pun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.
Dalam konsepsi hukum internasional kekerasan langsung merupakan tanggung jawab individu (individual responsibility), dalam arti individu yang melakukan tindakan kekerasan akan mendapatkan hukuman (punishment) menurut ketentuan hukum pidana. Di sisi lain, kekerasan struktural dan kekerasan kultural merupakan bentuk tanggung jawab negara (state responsibility), tanggung jawab negaralah mengimplemetasikan ketentuan konvensi melalui upaya merumuskan kebijakan, melakukan tindakan pengurusan/ administrasi, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan.
Dalam konteks kekerasan terhadap anak, kekerasan dapat terjadi baik di ruang privat maupun di ruang publik, dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedekatan emosional dengan anak, bahkan hubungan darah. Kekerasan juga dipraktekkan oleh institusi negara melalui agen-agennya. Kekerasan merupakan salah satu bentuk kontes kekuasaan orang dewasa terhadap anak yang dimaksudkan agar anak merasa takut dan tunduk pada kemauan atau aturan yang dibuat oleh orang dewasa. Kekerasan juga digunakan sebagai alat disiplin dan penghukuman di banyak institusi termasuk keluarga dan sekolah; bahkan, kekerasan telah dengan sengaja digunakan oleh aparat negara sebagai alat untuk memperoleh keterangan atau pengakuan dari seorang tersangka anak pada saat penyidikan (Arna, 2005).
Secara yuridis perlindungan terhadap martabat anak telah dijamin dalam Konvensi International tentang Hak-Hak Anak, Pasal 19: bahwa negara peserta Konvensi harus melindungi anak dari segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental selama mereka berada dalam kuasa orang tua atau pihak lain. Ini berarti bahwa Pemerintah Indonesia, harus menggunakan seluruh sumber daya politik, ekonomi dan sosialnya untuk melindungi anak-anak dari segala tindakan kekerasan fisik dan mental karena kekerasan adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi dan martabat anak.
Hasil Konsultasi tentang Kekerasan Terhadap Anak tahun 2005 diikuti kurang lebih 500 anak Indonesia. Dalam konsultasi tersebut anak-anak memberikan konfirmasi bahwa mereka semua pernah mengalami kekerasan dalam bentuk yang berbeda-beda. Pengalaman mereka adalah pengalaman yang sangat buruk karena susah untuk dilupakan. Luka yang menggores di tubuh dan hati anak-anak tak mudah di pulihkan, karena penderitaan yang di akibatkan oleh kekerasan tidak terbatas rasanya. Rasa malu, marah, sedih, sakit, dan tidak berdaya bercampur menjadi satu hingga menjadi mimpi buruk yang berkepanjangan (Arna, 2005). Beratnya beban psikologis yang dirasakan anak akibat tindakan kekerasan dapat membuat mereka bertindak nekat, misalnya mencoba bunuh diri dengan membakar diri atau menggantung diri.
Kekerasan, selain terjadi di rumah, juga terjadi di sekolah; dan pelakunya adalah orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak. Kekerasan dilakukan oleh guru di sekolah-sekolah umum maupun pesantren. Berbagai bentuk kekerasan fisik seperti dilempar dengan penghapus papan tulis, dipukul dengan mistar, distrap di depan kelas, dan dijemur di lapangan, sering dialami anak-anak di sekolah. Hukuman fisik masih menjadi alat untuk mendisiplinkan murid di sekolah; mulai dari disuruh push up, lari mengelilingi lapangan, hingga pemukulan. Sekolah juga menjadi ajang praktek kekerasan seksual yang dilakukan oleh murid laki-laki kepada murid perempuan, guru terhadap murid perempuan (Arna, 2005). Kekerasan non fisik misalnya diintimidasi, dilecehkan, dimarahi, dipermalukan, dan sebagainya.
E. Kekerasan dalam Pendidikan dan Solusinya
Dilihat dari kacamata waktu dan strata kehidupan, pendidikan mengandung nuansa kebertingkatan. Di satu sisi, pendidikan memiliki proses pentahapan. Di sisi lain, pendidikan mengenal perbedaan status; dan dalam kenyataan, pendidikan amat rentan terhadap kekerasan. Oleh karena itu, pentahapan waktu dan perbedaan status harus dikelola dengan baik, agar pendidikan menjadi sarana pemberdayaan, dan tidak melindas nilai-nilai kemanusiaan, seperti kemerdekaan, hormat pada pribadi dan keadilan (Wahono, 2003).
Bentuk-bentuk kekerasan dalam pendidikan, sebagaimana tesis Galtung terjadi melalui praktik-praktik dan pelaku yang berbeda ditinjau dari segi ekonomi-sosial dan segi teknologi-manajerial. Dari segi ekonomi-sosial, yang dimaksudkan dengan bangunan pendidikan adalah segala unsur yang membentuk pendidikan, kecuali pelaku utama pendidik dan peserta didik, unsur-unsur itu antara lain adalah pendekatan, sistem, dan metode pendidikan. Tinjauan teknologi-manajerial membedakan bangunan pendidikan ke dalam 3 unsur: kerangka, pranata, dan kurikulum. Jika tinjauan teknologi-manajerial melihat ketiga unsur tersebut secara terpisah, maka tinjauan ekonomi-sosial melihatnya sebagai unsur yang saling berkaitan (Wahono, 2003).
Unsur-unsur pokok bangunan pendidikan, adalah pendidik dan peserta didik, kerangka, pranata, dan kurikulum pendidikan. Apabila pendekatan Galtung dijadikan pisau analisis maka kekerasan langsung terjadi pada unsur pelaku utama pendidikan, bersifat horisontal, individu dengan individu. Bentuk kekerasan struktural dan kultural terjadi dalam kerangka pendidikan,, pranata pendidikan, dan kurikulum pendidikan, bersifat vertikal, karena melibatkan negara melalui aparat, institusi, dan kebijakan. Keterkaitan antar unsur bangunan pendidikan (Gambar 1) menggambarkan bahwa selama ini bangunan pendidikan cenderung ikut memperlancar praktik-praktik kekerasan. Peserta didik menjadi titik pertemuan antara dua bagian. Bagian atas dari diagram, melukiskan keadaan bangunan pendidikan masa kini, dan bagian bawah dari diagram menggambarkan keadaan bangunan pendidikan masa yang akan datang (Wahono, 2003).
Diagram bagian atas secara simbolik mengambarkan bahwa peserta didik berada pada strata paling bawah. Peserta didik menjadi obyek langsung dari kurikulum yang didukung oleh kerangka dan pranata pendidikan; sementara pendidik dalam berhubungan dengan peserta didik, enggan melakukan secara langsung tetapi bersembunyi dibalik kurikulum. Dari tinjauan ekonomi-sosial, pola ini disebut pendekatan top down, dari atas ke bawah. Asumsi yang digunakan adalah pendidik pusat kebenaran dan pengetahuan, lebih bermoral dan pandai. Sistem pendidikan yang cocok dengan pendekatan ini adalah sistem pendidikan militer, disiplin seragam, disiplin perintah. Konsekuensinya, metode pendidikan yang dipakai adalah metode anjing; anjing dididik oleh tuannya dengan sistem reward dan punishment agar si anjing menjadi setia dan tunduk pada tuannya. Pendekatan ini telah menjadikan lembaga pendidikan sebagai penghantar kekerasan.
Pada bagian bawah dari diagram, unsur peserta didik diusung di atas dan menjadi pusat kegiatan pendidikan (bottom up approach). Unsur kurikulum tidak langsung mendikte peserta didik, tetapi melalui proses dan penjiwaan pendidik. Pendidik menjadi ujung tombak langsung pendidikan. Pendekatan ini tidak menjadikan kerangka, pranata pendidikan, penyelenggara pendidikan sebagai penentu pendekatan, sistem, dan metode pendidikan; melainkan dibangun berdasarkan kebutuhan peserta didik. Sistem ini mempertemukan peserta didik dengan pendidik secara langsung. Pendidikan ini dinamakan pendidikan sistem petani; petani menghadapi dan memperlakukan tanamannya sesuai dengan konteks kehidupannya di alam. Konsekuensinya metode pendidikan yang digunakan disebut pendidikan metode ayam. Induk ayam tidak pernah mendikte anak ayam agar setia, tetapi induk ayam ingin mendewasakan dan memandirikan anak-anaknya. Pendekatan ini diyakini mampu menciptakan pendidikan di sekolah tanpa kekerasan. Pendidikan harus mampu memberdayakan dan memperkaya peserta didik, dan menjauh dari kecenderungan pelanggaran hak asasi manusia (Wahono, 2003).
Berbagai tindakan yang dilakukan berupa pemukulan, penghinaan, pengucilan, yang dilakukan kepada peserta didik selalu ada rasionalisasinya, misalnya untuk pendisiplinan. Masyarakat mempunyai anggapan bahwa anak-anak sudah terbiasa dengan tindakan kekerasan dan penghukuman fisik sebagai proses pembelajaran dalam hidupnya. Anggapan ini mencerminkan adanya relasi yang dominatif antara orang dewasa dan anak yang pada gilirannya salah satu pihak dapat memamerkan kekuasaannya kepada peserta didik yang dianggap lebih lemah. Fenomena tersebut mendeskripsikan bahwa kekerasan kultural dan kekerasan struktural merupakan akar dari kekerasan langsung.
Dalam konteks praktik sistem pendidikan, meminjam analisis Francis Wahono, peserta didik berada pada strata paling bawah. Peserta didik menjadi obyek langsung dari kurikulum yang didukung oleh kerangka dan pranata pendidikan. Sistem pendidikan ini menganut “banking concept of education.”. Peserta didik dalam proses pendidikan model bank yang dipraktikkan di sekolah-sekolah lebih menjadi objek pendidikan, mereka pasif dan hanya mendengar, mengikuti, mentaati dan mencontoh para guru. Praktek pendidikan seperti itu, tidak saja bersifat menjinakkan, tetapi bahkan lebih jauh merupakan proses dehumanisasi dan penindasan (Faqih, dkk, 2000). Kondisi demikian menempatkan peserta didik benar-benar berada di bawah kendali sekolah, pendidik berada dalam posisi lebih tahu dan mengerti.. Kekerasan diawali dari sini karena pendidikan gaya bank menghalalkan dipakainya kekerasan untuk menertibkan dan mengendalikan para peserta didik (Prasetyo, 2004). Kekerasan di lingkungan dunia pendidikan memang berkaitan erat dengan sistem klasifikasi materi pembelajaran yang berdampingan dengan metode pembelajaran bergaya bank.
Kekerasan yang dilakukan guru dapat berbentuk kekerasan fisik dan psikis langsung, berupa kata-kata kasar, makian, ancaman dan labelling. Kata-kata kasar dan makian terhadap siswa sering dilakukan guru, dan guru menganggap tindakannya tersebut bukan sebagai tindak kekerasan. Label negatif juga diberikan guru kepada siswa, misalnya si bodoh, si gaboh (gagah tapi bodoh). Kekerasan lain yang dilakukan guru adalah memberikan tugas berlebihan, dan perlakuan diskriminatif (memberikan “perhatian lebih” terhadap siswa dari kelompok beruntung, misalnya pintar, berpunya).
Kekerasan yang dilakukan siswa, misalnya: mengintimidasi, memukul, memalak atau mengompas yang sering dilakukan siswa yang lebih tinggi usianya atau tingkatan kelasnya. Siswa yang dipalak/dikompas, biasanya tidak berani melaporkan kepada guru/orangtuanya karena ancaman pelaku. Tindakan kekerasan seperti ini disebut bullying yaitu bentuk-bentuk perilaku pemaksaan atau usaha menyakiti secara fisik maupun psikologis terhadap seseorang atau kelompok yang lebih lemah oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempersepsikan dirinya lebih kuat (http:www.anakku.net, 15 Nopember 2007).
Anak-anak pelaku bulllying cenderung memiliki kepribadian antisosial, kriminal, dan suka sewenang-wenang saat mereka dewasa. Di lain pihak, anak kerap menjadi korban bullying akan tumbuh menjadi orang yang mudah cemas. Dampak langsung dari bullying pada anak antara lain sulit konsentrasi, mudah gugup, takut, dan tak bisa atau sulit bicara. Anak yang menjadi korban bullying atau tindakan kkerasan fisik atau psikologis di skolah akan mengalami trauma besar dan depresi yang akhirnya dapat menyebabkan gangguan mental di masa datang (Kompas, 15 Nopember 2007).
Untuk menghindari berbagai tindakan tindakan kekerasan di sekolah diperlukan pola pendidikan yang mentransformasikan hubungan guru dan murid lebih membebaskan, meletakkan konsep pendidikan yang memposisikan peserta didik sebagai subjek pendidikan,dan membangkitkan kesadaran kritis murid terhadap ketidakadilan. Dengan demikian, praktik pendidikan di sekolah sudah saatnya dikelola dengan menggunakan model manajemen sekolah ramah anak (MeSRA), agar tindakan kekerasan terhadap anak dapat dihindari dan potensi mereka dapat dikembangkan secara optimal.
5.1.3. Model Manajemen Sekolah Ramah Anak
Model adalah gambaran yang ditimbulkan dari kenyataan yang mempunyai susunan dan urutan tertentu. Model dapat digunakan untuk mengorganisasikan pengetahuan dari berbagai sumber dan dipakai sebagai stimulus untuk mengembangkan hipotesis dan membangun teori ke dalam keadaan kongkrit untuk menerapkannya pada praktik atau menguji teori.
Manajemen sekolah adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan sekolah melalui fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan kegiatan menetapkan tujuan yang akan dicapai dan cara-cara mencapainya. Pengorganisasian merupakan tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kegiatan yang efektif antar orang-orang sehingga mereka dapat bekerja secara efisien. Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan seluruh sumber daya untuk mencapai sasaran; sedangkan pengawasan merupakan tindakan mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana (Handoko, 1995). Keseluruhan fungsi manajemen tersebut diarahkan pada kesuksesan pelayanan sekolah seperti pelayanan peserta didik, kurikulum dan pembelajaran, sarana dan prasarana, dan tenaga kependidikan.
Model bangunan pendidikan yang dikemukakan oleh Francis Wahono di atas dengan menggunakan sistem petani dan metode ayam adalah salah satu alternatif dalam membangun manajemen sekolah ramah anak. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan konsep tersebut dengan memfokuskan pada: (1) sikap terhadap siswa, (2) metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan menyenangkan, (3) pengelolaan kelas yang kondusif, (4) lingkungan yang sehat, (5) bebas kekerasan, (6) peran orangtua dan masyarakat, serta (7) langkah-langkah yang diusulkan oleh Rudolf Dreikurs (Taruna, 2007). Dreikurs menawarkan 10 langkah menuju Sekolah Ramah Anak, yaitu: (a) menjadikan guru sebagai pembimbing kelas/mata pelajaran; (b) mengutamakan keramahtamahan/kelembutan suara; (c) memperbanyak ajakan dari pada perintah, (d) mengindari hal-hal yang menekan peserta didik, (e) memberi motivasi dan stimulasi, (f) menjauhkan sikap guru yang ingin "menguasai" siswa diganti dengan membangun keberanian/kepercayaan diri peserta didik; (g) menjauhkan diri dari mencari-cari kesalahan peserta didik, dan mengakui prestasi sekecil apa pun; (h) mengganti kata-kata guru, "Aku yang menentukan, kalian menurut saja apa perintahku”, dengan "Saya anjurkan/minta, mari kalian ikut menentukannya juga"; (i) melibatkan peserta didik menyusun peraturan sekolah atau mendaftar perilaku yang baik yang harus ditunjukkan, baik oleh guru maupun peserta didik; dan (j) melibatkan pihak orangtua (stakeholder pendidikan) dalam memfasilitasi hal-hal yang bermanfaat kepada sekolah.
Singkatnya, MeSRA (manajemen sekolah ramah anak) merupakan komplemen dari manajemen berbasis sekolah. Dengan menerapkan MeSRA, diharapkan sekolah bebas dari segala bentuk tindakan kekerasan terhadap anak-anak, baik fisik maupun non fisik, oleh siapa pun. Sekolah adalah wadah untuk mencapai harapan dan cita-cita sehingga sekolah seharusnya menjadi sahabat yang selalu dicintai dan disenangi, serta sekolah tidak semena-mena membuat peraturan yang mengekang kebebasan berpikir.
KESIMPULAN
Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di berbagai tempat, seperti di rumah tangga, lingkungan sosial, dan sekolah. Anak usia di bawah 18 tahun perlu dilindungi agar terhindar dari berbagai tindakan kekerasan, baik yang dilaksanakan oleh perorangan maupun kelompok. Untuk menghindari berbagai tindakan tindakan kekerasan di sekolah diperlukan pola pendidikan yang mentransformasikan hubungan guru dan murid lebih membebaskan, meletakkan konsep pendidikan yang memposisikan peserta didik sebagai subjek pendidikan, dan membangkitkan kesadaran kritis murid terhadap ketidakadilan.
Praktik pendidikan di sekolah sudah saatnya dikelola dengan menggunakan model manajemen sekolah ramah anak (MeSRA), agar tindakan kekerasan terhadap anak dapat dihindari dan potensi mereka dapat dikembangkan secara optimal. Model adalah gambaran yang ditimbulkan dari kenyataan yang mempunyai susunan dan urutan tertentu. Model dapat digunakan untuk mengorganisasikan pengetahuan dari berbagai sumber dan dipakai sebagai stimulus untuk mengembangkan hipotesis dan membangun teori ke dalam keadaan kongkrit.
Model pendidikan yang dikemukakan oleh Francis Wahono dengan menggunakan sistem petani dan metode ayam adalah salah satu alternatif dalam membangun manajemen sekolah ramah anak yang difokuskan pada: (1) sikap terhadap siswa, (2) metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan menyenangkan, (3) pengelolaan kelas yang kondusif, (4) lingkungan yang sehat, (5) bebas dari kekerasan, dan(6) optimalisasi peran orangtua dan masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Arna, Antarini, 2005. Analisis Hasil Konsultasi Anak Regional dan Nasional: Kekerasan Terhadap Anak, Jakarta: YPHA.
Damanik, Sulaiman Zuhdi, 2008. Sekolah Ramah Anak. Banda Aceh: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak.
Faqih, Mansour, dkk., 2000.Pendidikan Popular: Membangun Kesadaran Kritis, Yogyakarta: REaD Book.
Faqih, Mansour, 2002. Anak-Anak Membangun Kesadaran Kritis. Jakarta:INFID.
Fisher, Simon, et.al, 2001. Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi untuk Bertindak, Jakarta, The British Council.
Galtung, Johan, 2003. Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban, Surabaya, Pustaka Eureka.
“Guru Dipolisikan Karena Cubit Siswa”, dalam Pos Metro, 8 September 2007.
Handoko, T. Hani, 1995. Manajemen, Yogyakarta: BPFE.
Ire, John Th. Anakmu Bukanlah Anakmu, www.indomedia.com/poskup/2005/ 11/09 /edisi11pm1.html.
Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2005. Refleksi Akhir Tahun 2005: Hentikan Kekerasan Terhadap Anak, Sekarang dan Selamanya, (Jakarta: Komnas, PA).
“Kekerasan Terhadap Anak Di Sekolah Cukup Tinggi”, Waspada, 2 Januari 2008.
“Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak”, terjemahan, PBB, 2001.
Prasetyo, Eko, 2004.Orang Miskin Dilarang Sekolah, Yogyakarta: Insist Press
Syamsuarni, ”Hukuman di Sekolah dan Hak Anak Atas Pendidikan”, dalam Kalingga, Edisi Maret-April 2004 (Medan: PKPA).
Sihombing, Justin, 2005. Kekerasan terhadap Masyarakat Marjinal, Yogyakarta: Penerbit Narasi.
Taruna, J. Tukiman, ”Sekolah Ramah Anak”, Kompas, 29 Nopember 2007.
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Wahono, Francis, 2003. “Kekerasan Dalam Pendidikan: Sebuah Tinjauan Sosial Ekonomi Didaktika”, dalam Gelombang Perlawanan Rakyat: Kasus-kasus Gerakan Sosial di Indonesia. Yogyakarta: Insist Press.
YPHA, 2006. Draft Position Paper tentang Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan. Jakarta: YPHA.
Zainani, Rifah, ”Potret Buram Anak Indonesia”, Tempo, 24 Juli 2007.
Gharini, Putrika P. R., ”Kekerasan Pada Anak Ditinjau Dari Aspek Medis”, Makalah disampaikan pada Seminar Online Kharisma ke-3,dengan Tema: Kekerasan Pada Anak: Efek Psikis, Fisik, dan Tinjauan Agama, Dunia Maya, 13-19 September 2004.
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, PBB: Angka Kekerasan Anak di Indonesia Tinggi, http://www.menegpp.go.id/menegpp.php? cat=detail&id =media&dat=495, diakses 19 Desember 2007.
”Bullying: Kekerasan Terselubung di Sekolah”, http://www. anakku.net
”Bullying Sebabkan Gangguan Mental Pada Anak”, Kompas, 15 Nopember 2007.
A. Latar Belakang
Anak-anak adalah pemilik dan pewaris masa depan, tetapi potret kehidupan mereka sangat tragis, karena mereka sering menerima perlakuan yang salah dari orang dewasa. Anak-anak Indonesia perlu dididik menjadi generasi yang memiliki kualitas fisik, mental-spiritual, kecerdasan dan kepribadian yang sehat dan tangguh. Hak anak, yang merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945 maupun Konvensi Hak-Hak Anak PBB yang telah diratifikasi oleh Indonesia ke dalam Keppres No.36/1990, belum sepenuhnya dijamin, dilindungi dan dipenuhi baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Pemenuhan hak-hak anak dapat dilaksanakan melalui empat prinsip: (a) non diskrimisasi, (b) kepentingan terbaik untuk anak, (c) hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta (d) menghargai pendapat anak. Di Indonesia, pelaksanaan keempat prinsip hak anak ini belum menunjukkan kemajuan yang berarti, termasuk di lembaga pendidikan (sekolah).
Kekerasan terhadap anak adalah "semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan/atau emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial yang mengakibatkan gangguan nyata atau potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak atau terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang bertanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan" (UNICEF dalam Damanik, 2008). Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di berbagai tempat, seperti di rumah tangga, lingkungan sosial, dan sekolah. Anak usia di bawah 18 tahun perlu dilindungi agar terhindar dari berbagai tindakan kekerasan, baik yang dilaksanakan oleh perorangan maupun kelompok. Oleh karena tindakan kekerasan terhadap anak makin meningkat dan situasi kekerasan terhadap anak membutuhkan perhatian serius, maka studi tentang kekerasan terhadap anak dilakukan untuk mengakselerasikan gerakan penghapusan kekerasan terhadap anak (fisik dan non fisik) karena hal itu melanggar hak anak dan mengancam martabat kemanusiaan.
Bagaimanakah model manajemen sekolah yang dibutuhkan untuk menghindari tindakan kekerasan terhadap anak di sekolah?
B. Kekerasan TerhadapAnak
Kekerasan terhadap anak di sekolah cukup tinggi dan masih terus terjadi di Sumatera Utara khususnya di kota Medan selama manajemen sekolah dan komunitas pendidikan tidak memahami hak-hak anak, demikian menurut Meuthia Fadila Fachruddin, Ketua Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak Unimed (Waspada, 2 Januari 2008). Salah satu kekerasan yang menonjol, dengan dalih meningkatkan mutu pendidikan, adalah ”memperlama jam pulang siswa”; sementara manajemen sekolah tidak menyediakan tempat istirahat dan fasilitas pengembangan bakat masing-masing siswa. Bentuk kekerasan seperti ini adalah kekerasan struktural. Program sekolah seperti ini, didukung Pemerintah Kota Medan dengan menerapkan “lima hari belajar efektif”.
Hasil pemetaan masalah remaja putri yang dilakukan PSGPA Unimed tahun 2006 ditemukan bahwa kekerasan yang dilakukan manajemen sekolah antara lain membuat program pendidikan yang mengabaikan hak-hak anak dengan dalih untuk meningkatkan mutu lulusan. Misalnya anak dipaksakan berada di sekolah sejak pukul 07.00 sampai 16.00 untuk mengikuti berbagai program tanpa didukung fasilitas yang lengkap termasuk tempat istirahat. Hal ini bertentangan dengan pasal 11 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehubungan dengan di atas, Rafdinal (Waspada, 2 Januari 2008) tidak setuju lembaga sekolah dijadikan sebagai tempat melakukan tindakan kekerasan, dan manajemen sekolah tidak boleh membiarkan terjadi tindakan kekerasan, karena hal itu berkaitan dengan rusaknya SDM guru, SDA sekolah, model pembelajaran, karakter dan budaya siswa
Di sisi lain, peserta didik yang mengalami tindakan kekerasan dari gurunya juga telah dialami siswa di kota Medan. Bagas (10 tahun) telah mengalami tindakan kekerasan dari gurunya berupa cubitan yang mengakibatkan dadanya memar; demikian juga Rajiman Harahap (16 tahun) mengalami mata bengkak dan biram akibat ditonjok oleh guru olahraganya (Pos Metro, 8 September 2007). Kedua peserta didik tersebut bersama keluarganya telah mengadukan guru mereka ke polisi.
Usaha untuk menciptakan sekolah ramah anak telah dilakukan penulis sejak tahun 2007 bekerjasama dengan Dinas pendidikan NAD dan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA). Kegiatan yang dilakukan di Montasik (Kabupaten Aceh Besar) dan Tangse (Kabupaten Pidie) dimulai dengan membuat perencanaan strategis sekolah, pelatihan guru tentang pembelajaran inklusif dan menyenangkan, penataan lingkungan sekolah, sampai program dari anak untuk anak (child to child program) dalam bidang seni, budaya, musik, keterampilan. Child to child program dilakukan dengan orientasi dan konsultasi dengan guru, pendidik sebaya (siswa), merencanakan dan menilai situasi bersama anak-anak, merencanakan dan mengembangkan program bersama anak yang dibimbing oleh guru. Hasil yang diperoleh adalah keharmonisan antara guru dengan peserta didik, antara sesama peserta didik dan peserta didik senang mengikuti pelajaran.
Berdasarkan penelitian yang didukung oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Masalah Anak (Unicef), masih banyak anak-anak di Indonesia yang mendapatkan perlakuan buruk, dan jumlah tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia sangat tinggi. Pada awal 2006, temuan penelitian mengenai kekerasan terhadap anak di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara menunjukkan, tindak kekerasan di sekolah melibatkan kekerasan fisik dan mental. Di Sumatera Utara, lebih dari 90 persen guru mengaku pernah menyuruh murid mereka berdiri di depan kelas, dan 80 persen pernah berteriak pada murid. Semua bentuk hukuman ini mempermalukan dan merendahkan harga diri dan kemampuan anak dan banyak kekerasan terhadap anak yang bersifat tersembunyi dan sering disetujui secara sosial (Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, 2006). Dengan demikian, sudah saatnya dilakukan praktek pendidikan yang menyenangkan guna menghindari terjadinya tindakan kekeran terhadap anak di sekolah.
C. Pentingnya Mencegah Kekerasan Terhadap Anak
Minimnya partisipasi dan keterlibatan anak dalam setiap aspek kehidupan menunjukan bahwa kita belum dapat memberikan dan menghormati hak-hak mereka. Dalam proses bernegara, bermasyarakat, dan dalam dunia pendidikan terdapat sistem, struktur, dan mekanisme yang merupakan cerminan dari ideologi dan keyakinan di kalangan ’orang dewasa’ yang menolak partisipasi anak dalam kehidupan sosial, politik dan budaya, karena mereka dianggap belum perlu diminta atau didengar pandangannya tentang bagaimana proses dalam negara, masyarakat, bahkan dalam penyelenggaraan sekolah di mana secara langsung mereka terlibat di dalamnya (Faqih, 2002). Banyak organisasi negara, masyarakat, sekolah maupun rumah tangga yang menolak untuk mendengarkan anak-anak ketika mereka hendak menetapkan kebijakan yang menyangkut kehidupan anak-anak (Zainani, 2007).
Hari Anak Indonesia (HAI) yang diperingati setiap tanggal 23 Juli kiranya dapat dijadikan momentum untuk merefleksikan kembali tentang anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Namun, kondisi anak Indonesia sampai saat ini sangat memprihatinkan, karena masih banyak anak Indonesia yang hidup tanpa hak dan perlindungan yang layak..
Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Perlindungan Anak, 2005), melaporkan bahwa dalam tiga tahun (2004-2006) terjadi peningkatan kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan seksual. Sementara itu, tempat terjadinya tindak kekerasan paling banyak adalah di lingkungan sosial 35,03 %, rumah tangga 32,70 %, dan sekolah 32,27 %. Ini berarti bahwa hampir sepertiga kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan sekolah. Data tentang tiga bentuk kekerasan terhadap anak dapat dilihat pada Tabel 1. Bentuk kekerasan yang paling tinggi peningkatannya adalah adalah kekerasan psihis. Berdasarkan tabel tersebut diketahui pula bahwa setiap tahun terjadi peningkatan kekerasan terhadap anak lebih dari 50 % (66,89 % dari 2004 ke 2005; dan 52,72 % dari 2005 ke 2006).
Tabel 1.Bentuk dan Jumlah Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia
No Bentuk Kekerasan 2004 2005 2006
1 Kekerasan Fisik 140 233 247
2 Kekerasan Psikhis 80 176 451
3 Kekerasan Seksual 221 327 426
Total 441 736 1.124
Sumber: 1. Pusat Data & Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak (2005).
2. Rifah Zainani, ”Potret Buram Anak Indonesia”, Tempo, 24 Juli 2007.
Bentuk kekerasan pada anak dilihat dari sisi medis dapat digolongkan terutama ke dalam kekerasan fisik dan seksual. Ditinjau dari pelaku kekerasan bisa dari orang tua sendiri, kerabat, orang yang sehari-dekat dengan anak maupun orang lain yang tidak dikenal. Alasan perlakuan kekerasan bisa karena unsur ketidaksengajaan, kecelakaan, maupun kesengajaan yang mengarah kepada kriminal. Dampak kekerasan pada anak bisa terjadi pada jangka pendek maupun panjang, dari luka ringan hingga depresi mental maupun kematian (Gharini, 2004).
Kekerasan terhadap anak (fisik, psikhis, dan seksual) dapat membawa dampak yang permanen bagi anak. Oleh karena itu, upaya mencegah dan menanggulanginya perlu dilaksanakan dengan segera. Secara yuridis formal, perintah melindungi anak-anak dari kekerasan sudah diamanatkan UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak; bahkan, pasal 28B ayat 2 UUD 1945, secara eksplisit menjamin perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
Sekolah seyogianya berfungsi sebagai lembaga pendidikan untuk mendidik anak agar memiliki budi pekerti yang baik serta tumbuh sehat secara mental-spiritual, akan tetapi sekolah juga memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap praktek kekerasan, terutama dalam penegakan disiplin. Guru kerap kali menggunakan cara-cara kekerasan dalam mendidik anak dengan dalih disiplin. Guru membentak-bentak murid agar mau duduk manis dan mendengarkan, dan itu dianggap wajar, padahal guru telah melakukan kekerasan emosional. Kekerasan kepada anak sering "dibungkus" dengan alasan budaya. Misalnya, "anak-anak di sini harus dipukul secara fisik agar disiplin." Dalam pandangan sebagian besar guru, mendidik dengan menggunakan tindak kekerasan dapat mengubah perilaku dan prestasi anak menjadi lebih baik. Padahal, mendidik dengan menggunakan tindak kekerasan, justru merupakan bentuk tindakan yang tidak terdidik. Ini merupakan bukti bahwa banyak guru yang tidak memahami batasan kekerasan terhadap anak.
Kekerasan di sekolah yang marak terjadi seringkali dibenarkan oleh masyarakat bahkan orang tua peserta didik karena tindak kekerasan tersebut merupakan bagian dari proses mendidik anak. Padahal, hukuman apapun bentuknya bagi peserta didik, dalam jangka pendek, akan mempengaruhi konsentrasi, persepsi dan perilakunya, hingga tidak tertutup kemungkinan anak menjadi malas belajar, malas sekolah, tinggal kelas atau berhenti sekolah. Secara psikologis, hukuman di lembaga pendidikan dapat menyebabkan anak menjadi trauma atau antipati terhadap sekolah (Syamsuarni, 2004).
Kekerasan merupakan praktek pola asuh authoritarian. Pendidik authoritarian berusaha untuk menentukan, mengontrol dan menilai tingkah laku anak sesuai dengan standar-standar yang absolut mengenai perilaku. Pendidik seperti ini menekankan nilai kepatuhan yang tinggi terhadap kekuasaan atau kewenangannya dengan menghukum, memaksa untuk mengekang ‘kehendak diri’ anak bila perilaku dan keyakinan-keyakinan anak bertentangan dengan apa yang dipandang benar menurut keyakinan dirinya. Dampak pola pengasuhan authoritarian adalah anak menjadi penakut, cemas atau gelisah, suka murung, tidak bahagia, emosional, suka mengganggu, permusuhan secara pasif , menggunakan tipu daya, stres, mudah dongkol dan menarik diri dari masyarakat, dan tidak terarah (Ire, 2005).
Mengingat masih banyaknya terjadi kekerasan terhadap peserta didik, maka diperlukan pendekatan baru, yakni perlu menempuh pendekatan kelembutan, baik untuk menghindari maupun untuk mengurangi tindakan kekerasan terhadap peserta didik. Salah satu tempat berlangsungnya pendekatan kelembutan terhadap anak-anak adalah sekolah. Oleh karena itu, sudah waktunya dikembangkan apa yang disebut dengan model manajemen sekolah ramah anak (MESRA). Kunci utama pembuka kemungkinan dilaksanakannya MESRA harus dimulai dari perubahan manajemen sekolah, yaitu manajemen yang selalu mendayagunakan segala potensi/sumberdaya yang ada untuk kepentingan terbaik anak (peserta didik), non diskriminasi, perkembangan anak, menghargai pendapat anak, terutama dalam manajemen pembelajaran dan manajemen pelayanan peserta didik. Dengan menerapkan manajemen sekolah ramah anak, diyakini bahwa kekerasan terhadap peserta didik akan berkurang dengan signifikan.
D. Tipe Kekerasan Terhadap Anak
Johan Galtung (2003) membagi kekerasan menjadi tiga tipe yaitu kekerasan langsung, kekerasan kultural, dan kekerasan struktural. Kekerasan langsung adalah sebuah peristiwa (event); kekerasan struktural adalah sebuah proses; sedangkan kekerasan kultural adalah suatu kekerasan yang bersifat permanen. Kekerasan kultural merupakan strata yang paling dasar dan merupakan sumber inspirasi bagi kekerasan struktural dan kekerasan langsung. Strata berikutnya, kekerasan struktural berupa ritme-ritme kekerasan yang melokal dan merupakan pola-pola dari kekerasan kultural. Puncaknya, kekerasan yang tampak oleh mata berupa kekerasan langsung yang dilakukan oleh manusia terhadap yang lain.
Kekerasan langsung mewujud dalam perilaku, misalnya pembunuhan, pemukulan, intimidasi, penyiksaan. Kekerasan struktural atau kekerasan yang melembaga mewujud dalam konteks, sistem, dan struktur, misalnya diskriminasi dalam pendidikan. Kekerasan kultural mewujud dalam sikap, perasaan, nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, misalnya, kebencian, ketakutan, rasisme, seksisme, ketidaktoleranan (Fisher, 2001).
Pengalaman di banyak negara, menunjukkan bahwa kekerasan di dalam masyarakat lahir dari pengabaian-pengabaian terhadap sense of justice (Sihombing, 2005). Kekerasan dengan segala manifestasinya tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan serangan terhadap martabat manusia. Pasal 5 Deklarasi Universal HAM menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina. Kemudian sebangun dengan ketentuan pasal ini, pasal 7 Kovenan Hak Sipil dan Politik menyatakan tidak seorang pun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.
Dalam konsepsi hukum internasional kekerasan langsung merupakan tanggung jawab individu (individual responsibility), dalam arti individu yang melakukan tindakan kekerasan akan mendapatkan hukuman (punishment) menurut ketentuan hukum pidana. Di sisi lain, kekerasan struktural dan kekerasan kultural merupakan bentuk tanggung jawab negara (state responsibility), tanggung jawab negaralah mengimplemetasikan ketentuan konvensi melalui upaya merumuskan kebijakan, melakukan tindakan pengurusan/ administrasi, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan.
Dalam konteks kekerasan terhadap anak, kekerasan dapat terjadi baik di ruang privat maupun di ruang publik, dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedekatan emosional dengan anak, bahkan hubungan darah. Kekerasan juga dipraktekkan oleh institusi negara melalui agen-agennya. Kekerasan merupakan salah satu bentuk kontes kekuasaan orang dewasa terhadap anak yang dimaksudkan agar anak merasa takut dan tunduk pada kemauan atau aturan yang dibuat oleh orang dewasa. Kekerasan juga digunakan sebagai alat disiplin dan penghukuman di banyak institusi termasuk keluarga dan sekolah; bahkan, kekerasan telah dengan sengaja digunakan oleh aparat negara sebagai alat untuk memperoleh keterangan atau pengakuan dari seorang tersangka anak pada saat penyidikan (Arna, 2005).
Secara yuridis perlindungan terhadap martabat anak telah dijamin dalam Konvensi International tentang Hak-Hak Anak, Pasal 19: bahwa negara peserta Konvensi harus melindungi anak dari segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental selama mereka berada dalam kuasa orang tua atau pihak lain. Ini berarti bahwa Pemerintah Indonesia, harus menggunakan seluruh sumber daya politik, ekonomi dan sosialnya untuk melindungi anak-anak dari segala tindakan kekerasan fisik dan mental karena kekerasan adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi dan martabat anak.
Hasil Konsultasi tentang Kekerasan Terhadap Anak tahun 2005 diikuti kurang lebih 500 anak Indonesia. Dalam konsultasi tersebut anak-anak memberikan konfirmasi bahwa mereka semua pernah mengalami kekerasan dalam bentuk yang berbeda-beda. Pengalaman mereka adalah pengalaman yang sangat buruk karena susah untuk dilupakan. Luka yang menggores di tubuh dan hati anak-anak tak mudah di pulihkan, karena penderitaan yang di akibatkan oleh kekerasan tidak terbatas rasanya. Rasa malu, marah, sedih, sakit, dan tidak berdaya bercampur menjadi satu hingga menjadi mimpi buruk yang berkepanjangan (Arna, 2005). Beratnya beban psikologis yang dirasakan anak akibat tindakan kekerasan dapat membuat mereka bertindak nekat, misalnya mencoba bunuh diri dengan membakar diri atau menggantung diri.
Kekerasan, selain terjadi di rumah, juga terjadi di sekolah; dan pelakunya adalah orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak. Kekerasan dilakukan oleh guru di sekolah-sekolah umum maupun pesantren. Berbagai bentuk kekerasan fisik seperti dilempar dengan penghapus papan tulis, dipukul dengan mistar, distrap di depan kelas, dan dijemur di lapangan, sering dialami anak-anak di sekolah. Hukuman fisik masih menjadi alat untuk mendisiplinkan murid di sekolah; mulai dari disuruh push up, lari mengelilingi lapangan, hingga pemukulan. Sekolah juga menjadi ajang praktek kekerasan seksual yang dilakukan oleh murid laki-laki kepada murid perempuan, guru terhadap murid perempuan (Arna, 2005). Kekerasan non fisik misalnya diintimidasi, dilecehkan, dimarahi, dipermalukan, dan sebagainya.
E. Kekerasan dalam Pendidikan dan Solusinya
Dilihat dari kacamata waktu dan strata kehidupan, pendidikan mengandung nuansa kebertingkatan. Di satu sisi, pendidikan memiliki proses pentahapan. Di sisi lain, pendidikan mengenal perbedaan status; dan dalam kenyataan, pendidikan amat rentan terhadap kekerasan. Oleh karena itu, pentahapan waktu dan perbedaan status harus dikelola dengan baik, agar pendidikan menjadi sarana pemberdayaan, dan tidak melindas nilai-nilai kemanusiaan, seperti kemerdekaan, hormat pada pribadi dan keadilan (Wahono, 2003).
Bentuk-bentuk kekerasan dalam pendidikan, sebagaimana tesis Galtung terjadi melalui praktik-praktik dan pelaku yang berbeda ditinjau dari segi ekonomi-sosial dan segi teknologi-manajerial. Dari segi ekonomi-sosial, yang dimaksudkan dengan bangunan pendidikan adalah segala unsur yang membentuk pendidikan, kecuali pelaku utama pendidik dan peserta didik, unsur-unsur itu antara lain adalah pendekatan, sistem, dan metode pendidikan. Tinjauan teknologi-manajerial membedakan bangunan pendidikan ke dalam 3 unsur: kerangka, pranata, dan kurikulum. Jika tinjauan teknologi-manajerial melihat ketiga unsur tersebut secara terpisah, maka tinjauan ekonomi-sosial melihatnya sebagai unsur yang saling berkaitan (Wahono, 2003).
Unsur-unsur pokok bangunan pendidikan, adalah pendidik dan peserta didik, kerangka, pranata, dan kurikulum pendidikan. Apabila pendekatan Galtung dijadikan pisau analisis maka kekerasan langsung terjadi pada unsur pelaku utama pendidikan, bersifat horisontal, individu dengan individu. Bentuk kekerasan struktural dan kultural terjadi dalam kerangka pendidikan,, pranata pendidikan, dan kurikulum pendidikan, bersifat vertikal, karena melibatkan negara melalui aparat, institusi, dan kebijakan. Keterkaitan antar unsur bangunan pendidikan (Gambar 1) menggambarkan bahwa selama ini bangunan pendidikan cenderung ikut memperlancar praktik-praktik kekerasan. Peserta didik menjadi titik pertemuan antara dua bagian. Bagian atas dari diagram, melukiskan keadaan bangunan pendidikan masa kini, dan bagian bawah dari diagram menggambarkan keadaan bangunan pendidikan masa yang akan datang (Wahono, 2003).
Diagram bagian atas secara simbolik mengambarkan bahwa peserta didik berada pada strata paling bawah. Peserta didik menjadi obyek langsung dari kurikulum yang didukung oleh kerangka dan pranata pendidikan; sementara pendidik dalam berhubungan dengan peserta didik, enggan melakukan secara langsung tetapi bersembunyi dibalik kurikulum. Dari tinjauan ekonomi-sosial, pola ini disebut pendekatan top down, dari atas ke bawah. Asumsi yang digunakan adalah pendidik pusat kebenaran dan pengetahuan, lebih bermoral dan pandai. Sistem pendidikan yang cocok dengan pendekatan ini adalah sistem pendidikan militer, disiplin seragam, disiplin perintah. Konsekuensinya, metode pendidikan yang dipakai adalah metode anjing; anjing dididik oleh tuannya dengan sistem reward dan punishment agar si anjing menjadi setia dan tunduk pada tuannya. Pendekatan ini telah menjadikan lembaga pendidikan sebagai penghantar kekerasan.
Pada bagian bawah dari diagram, unsur peserta didik diusung di atas dan menjadi pusat kegiatan pendidikan (bottom up approach). Unsur kurikulum tidak langsung mendikte peserta didik, tetapi melalui proses dan penjiwaan pendidik. Pendidik menjadi ujung tombak langsung pendidikan. Pendekatan ini tidak menjadikan kerangka, pranata pendidikan, penyelenggara pendidikan sebagai penentu pendekatan, sistem, dan metode pendidikan; melainkan dibangun berdasarkan kebutuhan peserta didik. Sistem ini mempertemukan peserta didik dengan pendidik secara langsung. Pendidikan ini dinamakan pendidikan sistem petani; petani menghadapi dan memperlakukan tanamannya sesuai dengan konteks kehidupannya di alam. Konsekuensinya metode pendidikan yang digunakan disebut pendidikan metode ayam. Induk ayam tidak pernah mendikte anak ayam agar setia, tetapi induk ayam ingin mendewasakan dan memandirikan anak-anaknya. Pendekatan ini diyakini mampu menciptakan pendidikan di sekolah tanpa kekerasan. Pendidikan harus mampu memberdayakan dan memperkaya peserta didik, dan menjauh dari kecenderungan pelanggaran hak asasi manusia (Wahono, 2003).
Berbagai tindakan yang dilakukan berupa pemukulan, penghinaan, pengucilan, yang dilakukan kepada peserta didik selalu ada rasionalisasinya, misalnya untuk pendisiplinan. Masyarakat mempunyai anggapan bahwa anak-anak sudah terbiasa dengan tindakan kekerasan dan penghukuman fisik sebagai proses pembelajaran dalam hidupnya. Anggapan ini mencerminkan adanya relasi yang dominatif antara orang dewasa dan anak yang pada gilirannya salah satu pihak dapat memamerkan kekuasaannya kepada peserta didik yang dianggap lebih lemah. Fenomena tersebut mendeskripsikan bahwa kekerasan kultural dan kekerasan struktural merupakan akar dari kekerasan langsung.
Dalam konteks praktik sistem pendidikan, meminjam analisis Francis Wahono, peserta didik berada pada strata paling bawah. Peserta didik menjadi obyek langsung dari kurikulum yang didukung oleh kerangka dan pranata pendidikan. Sistem pendidikan ini menganut “banking concept of education.”. Peserta didik dalam proses pendidikan model bank yang dipraktikkan di sekolah-sekolah lebih menjadi objek pendidikan, mereka pasif dan hanya mendengar, mengikuti, mentaati dan mencontoh para guru. Praktek pendidikan seperti itu, tidak saja bersifat menjinakkan, tetapi bahkan lebih jauh merupakan proses dehumanisasi dan penindasan (Faqih, dkk, 2000). Kondisi demikian menempatkan peserta didik benar-benar berada di bawah kendali sekolah, pendidik berada dalam posisi lebih tahu dan mengerti.. Kekerasan diawali dari sini karena pendidikan gaya bank menghalalkan dipakainya kekerasan untuk menertibkan dan mengendalikan para peserta didik (Prasetyo, 2004). Kekerasan di lingkungan dunia pendidikan memang berkaitan erat dengan sistem klasifikasi materi pembelajaran yang berdampingan dengan metode pembelajaran bergaya bank.
Kekerasan yang dilakukan guru dapat berbentuk kekerasan fisik dan psikis langsung, berupa kata-kata kasar, makian, ancaman dan labelling. Kata-kata kasar dan makian terhadap siswa sering dilakukan guru, dan guru menganggap tindakannya tersebut bukan sebagai tindak kekerasan. Label negatif juga diberikan guru kepada siswa, misalnya si bodoh, si gaboh (gagah tapi bodoh). Kekerasan lain yang dilakukan guru adalah memberikan tugas berlebihan, dan perlakuan diskriminatif (memberikan “perhatian lebih” terhadap siswa dari kelompok beruntung, misalnya pintar, berpunya).
Kekerasan yang dilakukan siswa, misalnya: mengintimidasi, memukul, memalak atau mengompas yang sering dilakukan siswa yang lebih tinggi usianya atau tingkatan kelasnya. Siswa yang dipalak/dikompas, biasanya tidak berani melaporkan kepada guru/orangtuanya karena ancaman pelaku. Tindakan kekerasan seperti ini disebut bullying yaitu bentuk-bentuk perilaku pemaksaan atau usaha menyakiti secara fisik maupun psikologis terhadap seseorang atau kelompok yang lebih lemah oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempersepsikan dirinya lebih kuat (http:www.anakku.net, 15 Nopember 2007).
Anak-anak pelaku bulllying cenderung memiliki kepribadian antisosial, kriminal, dan suka sewenang-wenang saat mereka dewasa. Di lain pihak, anak kerap menjadi korban bullying akan tumbuh menjadi orang yang mudah cemas. Dampak langsung dari bullying pada anak antara lain sulit konsentrasi, mudah gugup, takut, dan tak bisa atau sulit bicara. Anak yang menjadi korban bullying atau tindakan kkerasan fisik atau psikologis di skolah akan mengalami trauma besar dan depresi yang akhirnya dapat menyebabkan gangguan mental di masa datang (Kompas, 15 Nopember 2007).
Untuk menghindari berbagai tindakan tindakan kekerasan di sekolah diperlukan pola pendidikan yang mentransformasikan hubungan guru dan murid lebih membebaskan, meletakkan konsep pendidikan yang memposisikan peserta didik sebagai subjek pendidikan,dan membangkitkan kesadaran kritis murid terhadap ketidakadilan. Dengan demikian, praktik pendidikan di sekolah sudah saatnya dikelola dengan menggunakan model manajemen sekolah ramah anak (MeSRA), agar tindakan kekerasan terhadap anak dapat dihindari dan potensi mereka dapat dikembangkan secara optimal.
5.1.3. Model Manajemen Sekolah Ramah Anak
Model adalah gambaran yang ditimbulkan dari kenyataan yang mempunyai susunan dan urutan tertentu. Model dapat digunakan untuk mengorganisasikan pengetahuan dari berbagai sumber dan dipakai sebagai stimulus untuk mengembangkan hipotesis dan membangun teori ke dalam keadaan kongkrit untuk menerapkannya pada praktik atau menguji teori.
Manajemen sekolah adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan sekolah melalui fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan kegiatan menetapkan tujuan yang akan dicapai dan cara-cara mencapainya. Pengorganisasian merupakan tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kegiatan yang efektif antar orang-orang sehingga mereka dapat bekerja secara efisien. Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan seluruh sumber daya untuk mencapai sasaran; sedangkan pengawasan merupakan tindakan mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana (Handoko, 1995). Keseluruhan fungsi manajemen tersebut diarahkan pada kesuksesan pelayanan sekolah seperti pelayanan peserta didik, kurikulum dan pembelajaran, sarana dan prasarana, dan tenaga kependidikan.
Model bangunan pendidikan yang dikemukakan oleh Francis Wahono di atas dengan menggunakan sistem petani dan metode ayam adalah salah satu alternatif dalam membangun manajemen sekolah ramah anak. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan konsep tersebut dengan memfokuskan pada: (1) sikap terhadap siswa, (2) metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan menyenangkan, (3) pengelolaan kelas yang kondusif, (4) lingkungan yang sehat, (5) bebas kekerasan, (6) peran orangtua dan masyarakat, serta (7) langkah-langkah yang diusulkan oleh Rudolf Dreikurs (Taruna, 2007). Dreikurs menawarkan 10 langkah menuju Sekolah Ramah Anak, yaitu: (a) menjadikan guru sebagai pembimbing kelas/mata pelajaran; (b) mengutamakan keramahtamahan/kelembutan suara; (c) memperbanyak ajakan dari pada perintah, (d) mengindari hal-hal yang menekan peserta didik, (e) memberi motivasi dan stimulasi, (f) menjauhkan sikap guru yang ingin "menguasai" siswa diganti dengan membangun keberanian/kepercayaan diri peserta didik; (g) menjauhkan diri dari mencari-cari kesalahan peserta didik, dan mengakui prestasi sekecil apa pun; (h) mengganti kata-kata guru, "Aku yang menentukan, kalian menurut saja apa perintahku”, dengan "Saya anjurkan/minta, mari kalian ikut menentukannya juga"; (i) melibatkan peserta didik menyusun peraturan sekolah atau mendaftar perilaku yang baik yang harus ditunjukkan, baik oleh guru maupun peserta didik; dan (j) melibatkan pihak orangtua (stakeholder pendidikan) dalam memfasilitasi hal-hal yang bermanfaat kepada sekolah.
Singkatnya, MeSRA (manajemen sekolah ramah anak) merupakan komplemen dari manajemen berbasis sekolah. Dengan menerapkan MeSRA, diharapkan sekolah bebas dari segala bentuk tindakan kekerasan terhadap anak-anak, baik fisik maupun non fisik, oleh siapa pun. Sekolah adalah wadah untuk mencapai harapan dan cita-cita sehingga sekolah seharusnya menjadi sahabat yang selalu dicintai dan disenangi, serta sekolah tidak semena-mena membuat peraturan yang mengekang kebebasan berpikir.
KESIMPULAN
Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di berbagai tempat, seperti di rumah tangga, lingkungan sosial, dan sekolah. Anak usia di bawah 18 tahun perlu dilindungi agar terhindar dari berbagai tindakan kekerasan, baik yang dilaksanakan oleh perorangan maupun kelompok. Untuk menghindari berbagai tindakan tindakan kekerasan di sekolah diperlukan pola pendidikan yang mentransformasikan hubungan guru dan murid lebih membebaskan, meletakkan konsep pendidikan yang memposisikan peserta didik sebagai subjek pendidikan, dan membangkitkan kesadaran kritis murid terhadap ketidakadilan.
Praktik pendidikan di sekolah sudah saatnya dikelola dengan menggunakan model manajemen sekolah ramah anak (MeSRA), agar tindakan kekerasan terhadap anak dapat dihindari dan potensi mereka dapat dikembangkan secara optimal. Model adalah gambaran yang ditimbulkan dari kenyataan yang mempunyai susunan dan urutan tertentu. Model dapat digunakan untuk mengorganisasikan pengetahuan dari berbagai sumber dan dipakai sebagai stimulus untuk mengembangkan hipotesis dan membangun teori ke dalam keadaan kongkrit.
Model pendidikan yang dikemukakan oleh Francis Wahono dengan menggunakan sistem petani dan metode ayam adalah salah satu alternatif dalam membangun manajemen sekolah ramah anak yang difokuskan pada: (1) sikap terhadap siswa, (2) metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan menyenangkan, (3) pengelolaan kelas yang kondusif, (4) lingkungan yang sehat, (5) bebas dari kekerasan, dan(6) optimalisasi peran orangtua dan masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Arna, Antarini, 2005. Analisis Hasil Konsultasi Anak Regional dan Nasional: Kekerasan Terhadap Anak, Jakarta: YPHA.
Damanik, Sulaiman Zuhdi, 2008. Sekolah Ramah Anak. Banda Aceh: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak.
Faqih, Mansour, dkk., 2000.Pendidikan Popular: Membangun Kesadaran Kritis, Yogyakarta: REaD Book.
Faqih, Mansour, 2002. Anak-Anak Membangun Kesadaran Kritis. Jakarta:INFID.
Fisher, Simon, et.al, 2001. Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi untuk Bertindak, Jakarta, The British Council.
Galtung, Johan, 2003. Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban, Surabaya, Pustaka Eureka.
“Guru Dipolisikan Karena Cubit Siswa”, dalam Pos Metro, 8 September 2007.
Handoko, T. Hani, 1995. Manajemen, Yogyakarta: BPFE.
Ire, John Th. Anakmu Bukanlah Anakmu, www.indomedia.com/poskup/2005/ 11/09 /edisi11pm1.html.
Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2005. Refleksi Akhir Tahun 2005: Hentikan Kekerasan Terhadap Anak, Sekarang dan Selamanya, (Jakarta: Komnas, PA).
“Kekerasan Terhadap Anak Di Sekolah Cukup Tinggi”, Waspada, 2 Januari 2008.
“Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak”, terjemahan, PBB, 2001.
Prasetyo, Eko, 2004.Orang Miskin Dilarang Sekolah, Yogyakarta: Insist Press
Syamsuarni, ”Hukuman di Sekolah dan Hak Anak Atas Pendidikan”, dalam Kalingga, Edisi Maret-April 2004 (Medan: PKPA).
Sihombing, Justin, 2005. Kekerasan terhadap Masyarakat Marjinal, Yogyakarta: Penerbit Narasi.
Taruna, J. Tukiman, ”Sekolah Ramah Anak”, Kompas, 29 Nopember 2007.
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Wahono, Francis, 2003. “Kekerasan Dalam Pendidikan: Sebuah Tinjauan Sosial Ekonomi Didaktika”, dalam Gelombang Perlawanan Rakyat: Kasus-kasus Gerakan Sosial di Indonesia. Yogyakarta: Insist Press.
YPHA, 2006. Draft Position Paper tentang Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan. Jakarta: YPHA.
Zainani, Rifah, ”Potret Buram Anak Indonesia”, Tempo, 24 Juli 2007.
Gharini, Putrika P. R., ”Kekerasan Pada Anak Ditinjau Dari Aspek Medis”, Makalah disampaikan pada Seminar Online Kharisma ke-3,dengan Tema: Kekerasan Pada Anak: Efek Psikis, Fisik, dan Tinjauan Agama, Dunia Maya, 13-19 September 2004.
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, PBB: Angka Kekerasan Anak di Indonesia Tinggi, http://www.menegpp.go.id/menegpp.php? cat=detail&id =media&dat=495, diakses 19 Desember 2007.
”Bullying: Kekerasan Terselubung di Sekolah”, http://www. anakku.net
”Bullying Sebabkan Gangguan Mental Pada Anak”, Kompas, 15 Nopember 2007.
Selasa, 22 November 2011
mengapa orang malas membaca
Inom Nasution
Memabaca belum menjadi tren bagi kita. baik pelajar, mahassiswa, guru, dosen, orangtua maupun masyarakat. banyak diantara yang hanya gemar menontot sinetron di TV, dari pada membaca buku, majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan bacaan. padahal dengan membaca banyak yang kita dapat manfaatnya. dengan membaca pengetahauan kitapun akan bertambah luas, kepribadian kita lebih dewasa. dengan membaca banyak pengetahuan yang kita peroleh dan kita tau.
lalu kenapa orang lebih gemar menonton tv berjam-jam dibandingkan dengan membaca?
diantara penyebabnya adalah
- membaca mungkin kurang menarik.
- membaca membuat mata cepat lelah dan mengantuk, sementara menonton tv mata tahan
berjam-jam.
- membaca harus mengeluarkan uang lebih banyak dibanding nonton tv
- membaca tidak diiringi gambar yang menerik seperti nonton tv.
- membaca tidak membauat banyak orang penasaran
- membaca belum menjadi kebutuhan semua orang
demikian semoga bermanfaat
Memabaca belum menjadi tren bagi kita. baik pelajar, mahassiswa, guru, dosen, orangtua maupun masyarakat. banyak diantara yang hanya gemar menontot sinetron di TV, dari pada membaca buku, majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan bacaan. padahal dengan membaca banyak yang kita dapat manfaatnya. dengan membaca pengetahauan kitapun akan bertambah luas, kepribadian kita lebih dewasa. dengan membaca banyak pengetahuan yang kita peroleh dan kita tau.
lalu kenapa orang lebih gemar menonton tv berjam-jam dibandingkan dengan membaca?
diantara penyebabnya adalah
- membaca mungkin kurang menarik.
- membaca membuat mata cepat lelah dan mengantuk, sementara menonton tv mata tahan
berjam-jam.
- membaca harus mengeluarkan uang lebih banyak dibanding nonton tv
- membaca tidak diiringi gambar yang menerik seperti nonton tv.
- membaca tidak membauat banyak orang penasaran
- membaca belum menjadi kebutuhan semua orang
demikian semoga bermanfaat
Langganan:
Postingan (Atom)